sriwijayamedia.com – Polemik pernyataan sejumlah tokoh publik yang menyinggung kondisi Presiden Prabowo Subianto kian meluas dan memicu perdebatan di ruang publik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan agar narasi politik tendensius anti Prabowo, tidak berkembang liar hingga berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Menurut Idrus, dinamika politik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan satu pola yang sama: kegaduhan politik yang sering kali dipicu oleh pernyataan tokoh publik yang tidak utuh atau multitafsir.
“Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas sering berawal dari narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,” ujar Idrus, dalam konferensi persnya, di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Diketahui, sorotan publik mencuat setelah pernyataan Peneliti Senior Syaiful Mujani yang dianggap menyinggung isu penjatuhan presiden.
Meski Syaiful telah membantah dan menyebut pernyataannya dipotong dari konteks, namun perdebatan di ruang publik terlanjur melebar.
Bagi Idrus, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan menyangkut etika komunikasi politik di ruang publik.
Dia menilai, sebagai intelektual, setiap pernyataan seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas.
“Dalam konteks politik yang dinamis, narasi seperti itu bisa ditafsirkan liar. Ini bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal dampak yang ditimbulkan,” ungkapnya.
Idrus menegaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam proses pergantian kekuasaan.
Dia mengingatkan bahwa isu pemakzulan presiden tidak bisa dibangun dari opini atau spekulasi.
“Pemakzulan itu proses serius. Ada tahapan konstitusional yang panjang melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik atau narasi tidak utuh yang provokatif,” tegasnya.
Idrus mengatakan bahwa realitas komunikasi publik hari ini menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh, dipotong, atau disampaikan secara provokatif mampu membentuk persepsi publik secara bias, mempercepat polarisasi dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
Dalam praktiknya, lanjut Idrus, opini yang dibangun tanpa kehati-hatian seringkali lebih cepat menyebar dibanding klarifikasi, sehingga spekulasi dapat berubah menjadi ‘kebenaran sosial’ yang sulit dikoreksi.
Idrus juga menyoroti bagaimana di banyak negara, krisis kepercayaan publik sering kali bermula dari erosi kredibilitas elite akibat pernyataan yang tidak akurat atau terkesan tendensius.
Dalam situasi global yang penuh tekanan mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi, Idrus menilai stabilitas politik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
“Ketika dunia sedang tidak pasti, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang solid dan ruang publik yang sehat. Bukan justru memperkeruh suasana dengan narasi yang memecah belah,” jelasnya. (Adjie)
