Sriwijayamedia.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Reni Astuti, menilai pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025 menunjukkan perbaikan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Reni dalam diskusi bertajuk Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026, yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
“Pemerintah punya tanggung jawab memberikan layanan terbaik saat mudik. Tahun ini, secara umum, pelaksanaan mudik lebih baik dibandingkan 2024,” ujar Reni.
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan mudik meliputi tiga aspek utama: keselamatan, kenyamanan, dan kebahagiaan.
Dia menekankan pentingnya kelayakan jalan, baik tol maupun non-tol, serta upaya pemerintah menuju target zero jalan berlubang dan pemenuhan standar pelayanan minimal di jalan tol.
Meski demikian, Reni mencatat sejumlah catatan penting, salah satunya kepadatan lalu lintas yang membuat kecepatan kendaraan di jalan tol jauh di bawah standar minimal 60-80 km per jam.
Ia menyoroti ketidaksesuaian layanan dengan tarif tol yang dibayarkan masyarakat.
“Diskon tarif tol hanya berlaku di 17 ruas, itu pun lebih untuk mengurai kepadatan, bukan mengurangi beban masyarakat. Padahal, saat layanan tidak sesuai standar, tarif seharusnya dikurangi,” tegasnya.
Selain itu, Reni juga menyoroti keberadaan calo di terminal dan pelabuhan, yang masih marak terjadi.
Reni meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencontoh sistem di bandara dan kereta api yang dinilainya sudah lebih bersih dari praktik percaloan.
Terkait subsidi penerbangan sebesar Rp286 miliar dari pengurangan PPN, Reni mempertanyakan efektivitasnya. Meski tarif pesawat diberi diskon, peningkatan jumlah penumpang tak signifikan.
“Apakah masyarakat tidak tahu adanya diskon, atau memang informasinya kurang transparan?,” pungkas legislator asal Dapil Jawa Timur I itu. (Adjie)
