Sriwijayamedia.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti rendahnya capaian kinerja Kementerian ATR/BPN dalam empat bulan pertama tahun ini.
Menurutnya, realisasi program masih di bawah 30% secara keseluruhan.
“Kami meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk meningkatkan kinerjanya. Karena selama empat bulan pertama tahun ini, capaian kinerja kementerian ini reratanya hanya sekitar 15%. Bahkan, beberapa program masih 0%, artinya belum ada pekerjaan yang dilakukan,” ujar Rifqinizamy, di sela Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN, di DPR RI, Senin (21/4/2025).
Ia menjelaskan, meskipun ada program yang menunjukkan perkembangan positif, seperti penyelesaian sengketa yang mencapai lebih dari 20%,namun sebagian besar program masih stagnan.
“Kami memahami adanya efisiensi dan refocusing anggaran, dari semula sekitar Rp9 triliun menjadi Rp6 triliun, dan yang tersisa hanya Rp4 triliun karena pemblokiran anggaran. Tapi capaian di bawah 30 persen tetap menjadi kritik dan masukan bagi Kementerian ATR/BPN,” tegasnya.
Meski demikian, Rifqinizamy juga memberikan apresiasi atas keterbukaan informasi pengaduan publik yang mulai diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Saya sudah dua periode di Komisi II, dan ini baru pertama kali kita melihat keterbukaan informasi terkait pengaduan publik, khususnya soal sengketa dan mafia tanah. Sekarang semua laporan masyarakat yang masuk ke Komisi II bisa ditindaklanjuti dan dipantau progresnya melalui website resmi Kementerian ATR/BPN,” katanya.(raya)
