sriwijayamedia.com – Partai Demokrat menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan persoalan serius yang harus disikapi melalui mekanisme politik di DPR RI.
Namun, Demokrat belum menentukan sikap resmi dan akan membahas persoalan tersebut bersama fraksi-fraksi lain pada awal masa sidang mendatang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, mengatakan pembahasan mengenai langkah politik di parlemen perlu mempertimbangkan perkembangan proses hukum yang telah berlangsung, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Ya, saya kira itu persoalan serius ya, dan kami sepakatlah dengan teman-teman di Gerindra bahwa nanti kita akan menyampaikan ini pada waktu awal masa sidang,” kata Herman Khaeron, dalam keterangan persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Herman menjelaskan, keputusan hukum yang telah ada perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan politik di DPR.
Meski demikian, Demokrat tidak dapat mengambil langkah secara sepihak karena keputusan tersebut berkaitan dengan sikap partai-partai lain.
“Karena bagaimanapun kan proses hukum sudah ada hasilnya, tinggal bagaimana proses politik di DPR. Karena ini kan tidak bisa berdiri sendiri,” ujarnya.
Herman menegaskan bahwa keputusan mengenai langkah selanjutnya baru dapat diketahui setelah masing-masing fraksi maupun partai politik melakukan pembahasan.
“Jadi, menurut saya, kita tunggu saja nanti sampai di awal masa sidang, apa yang menjadi keputusan fraksi-fraksi atau keputusan partai, sehingga ada hal yang lebih pasti apa sesungguhnya yang akan menjadi langkah-langkah atas keputusan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di MA,” jelasnya.
Herman menyebut, awal masa sidang DPR yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026 menjadi momentum untuk memperjelas arah sikap politik partai-partai koalisi.
Demokrat, lanjut Herman, akan mempertimbangkan hasil komunikasi dengan pimpinan koalisi sebelum menyampaikan keputusan resmi kepada publik.
Dengan demikian, meskipun menganggap persoalan tersebut serius, Demokrat hingga kini belum menyatakan dukungan ataupun penolakan secara resmi terhadap langkah politik terkait wacana pemakzulan Gibran. (Adjie)
