sriwijayamedia.com – Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menyoroti kecenderungan pemusatan anggaran dan kewenangan pemerintah selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Di tengah penguatan program unggulan dan ekspansi pertahanan, pendanaan pembangunan daerah, perlindungan perempuan, serta komunikasi publik dinilai belum memperoleh perhatian yang seimbang.
Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan evaluasi tersebut dalam media briefing bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Kamis, (22/10/2026).
Kajian LAB 45 mencakup empat bidang, yakni politik media, ekonomi politik, gender, serta politik, hukum, dan keamanan.
“Negara tidak sedang absen. Ia hadir besar-besaran di panggung program, tetapi menipis di ruang-ruang tempat warga sebenarnya hidup: dana daerah yang dijamin rumus undang-undang, layanan bagi korban kekerasan, dan kesediaan mendengar ketika bencana datang,” tutur Jaleswari.
Salah satu sorotan utama adalah penurunan porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari 24,7 persen belanja negara pada 2025 menjadi 18 persen dalam APBN 2026.
Pada periode yang sama, anggaran bunga utang mencapai Rp599,4 triliun, sementara 153 pemerintah daerah disebut tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Di sektor pertahanan, LAB 45 mencatat Presiden telah meresmikan 366 satuan baru TNI sejak Agustus 2025. Realisasi belanja fungsi pertahanan pada 2025 mencapai Rp348,58 triliun atau lebih dari dua kali pagu APBN.
Namun, sejumlah kebutuhan alutsista yang telah direncanakan, termasuk pesawat peringatan dini dan pengganti 36 jet tempur F-15, disebut belum memiliki kontrak.
Ketimpangan prioritas juga terlihat dalam anggaran perlindungan perempuan.
LAB 45 mencatat Komnas Perempuan melaporkan 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2025, tertinggi dalam satu dekade.
Sementara itu, pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2027 hanya sekitar Rp187 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 sebesar Rp282 miliar.
Sebaliknya, Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh alokasi Rp240,2 triliun dalam APBN 2027. Anggaran Badan Komunikasi Pemerintah yang disetujui DPR secara prinsip juga mencapai Rp1,954 triliun, meningkat 77 kali lipat.
“Anggaran komunikasi bisa dinaikkan puluhan kali lipat, tetapi kepercayaan tidak bisa dibeli,” papar Jaleswari.
Dia menilai kepercayaan publik bergantung pada kesediaan pejabat mengakui keadaan secara terbuka, terutama ketika terjadi krisis.
Meski demikian, LAB 45 mengakui sejumlah indikator makro dan gender menunjukkan perbaikan, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan penurunan angka kematian ibu.
LAB 45 mendorong pemerintah mengoreksi kebijakan dalam 12 bulan mendatang melalui transparansi alokasi dana daerah, evaluasi pembentukan satuan militer baru, penguatan protokol komunikasi krisis, serta perlindungan anggaran bagi lembaga penanganan kekerasan terhadap perempuan.
Menurut Jaleswari, tantangan tiga tahun tersisa bukan sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat hingga tingkat daerah dan kelompok paling rentan. (Adjie)
