Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mendukung penuh kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut dia, langkah ini penting untuk memastikan anak-anak di seluruh pelosok Indonesia memiliki akses terhadap teknologi dan pendidikan digital.
“Komisi X DPR mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan,” ujar Lalu, melalui video dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Lalu menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi prioritas Komisi X dalam pengawasan anggaran pendidikan.
Ia mendorong kementerian terkait, termasuk Kemendikdasmen dan Kemdiktisaintek, untuk mengakselerasi pembangunan jaringan internet, pengadaan perangkat digital, serta pelatihan guru.
“Mendorong agar Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, dan mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, sektor swasta, hingga masyarakat dalam mendukung perluasan digitalisasi pendidikan.
Dia menyebut program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan dengan penyedia layanan edtech sebagai strategi yang bisa dioptimalkan.
“Misalnya melalui program CSR atau kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau platform edtech,” terang legislator dari Dapil Nusa Tenggara Barat II tersebut.
Tak hanya soal akses, Lalu juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi digital bagi guru, siswa, hingga orang tua. Menurutnya, literasi digital perlu ditanamkan agar teknologi benar-benar dimanfaatkan secara efektif.
Dia pun menegaskan dukungan terhadap program peningkatan kapasitas guru melalui skema seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), program Guru Penggerak, serta pelatihan mandiri berbasis digital.
Komisi X DPR, tambahnya, juga terus mengawal pelaksanaan program Digitalisasi Sekolah, Merdeka Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar agar berjalan optimal dan merata.
“Komisi X DPR akan terus memberikan masukan berbasis temuan lapangan di dapil masing-masing, khususnya dalam hal kendala digitalisasi,” tegasnya. (Adjie)
