sriwijayamedia.com – Polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi, karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale dinilai tidak semestinya berhenti pada perdebatan soal setuju atau tidak setuju terhadap isi film tersebut.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham melihat kontroversi itu sebagai momentum untuk memperkuat cara pandang kebangsaan dalam menyikapi pembangunan di Merauke, Papua Selatan.
Menurut Idrus, kebebasan berekspresi, berkarya, melakukan penelitian, advokasi, maupun menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati.
Namun, kebebasan tersebut juga harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menyajikan fakta dan data secara utuh kepada publik.
“Pada prinsipnya tidak ada larangan dalam berkreativitas, membuat film, melakukan advokasi, penelitian, ataupun menyampaikan kritik. Itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi yang juga harus dijaga adalah komitmen terhadap fakta, data, dan kebenaran yang terjadi di lapangan,” kata Idrus Marham, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Idrus menegaskan, kritik yang dibangun berdasarkan fakta dan data yang valid justru dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi karena dapat menjadi instrumen koreksi bagi pemerintah.
Sebaliknya, narasi yang dibangun dari informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan kebingungan hingga perpecahan di tengah masyarakat.
Dalam konteks pembangunan Merauke, Idrus menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang masih melihat berbagai persoalan melalui kacamata kedaerahan yang sempit.
Menurut dia, pola pikir tersebut dapat menggerogoti semangat persatuan yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia.
“Patut disadari, sudah terlalu lama kesadaran kolektif kita diobok-obok oleh pola pikir yang secara halus tetapi terus-menerus menguatkan rasa nafsi-nafsi kedaerahan. Seolah-olah loyalitas pertama dan terakhir seseorang hanya kepada daerah asalnya, bukan kepada Indonesia,” ujarnya.
Idrus mengaku tidak ingin terjebak dalam perdebatan mengenai motif di balik pembuatan film tersebut.
Ia menghormati hak pembuat film untuk menyampaikan kritik, namun menegaskan bahwa masyarakat juga berhak menguji narasi yang berkembang melalui fakta di lapangan.
“Kalau ada yang menilai film itu sebagai kritik sosial yang murni, silakan. Tetapi kalau ada juga yang menduga terdapat kepentingan tertentu di balik narasi yang dibangun, itu juga merupakan bagian dari ruang demokrasi. Yang terpenting adalah semua pandangan tersebut diuji oleh fakta,” terang Idrus.
Idrus mengajak para pembuat film, aktivis lingkungan, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak untuk melihat langsung kondisi Merauke.
Menurut dia, pembangunan di wilayah tersebut harus dipahami dalam kerangka kepentingan nasional, terutama terkait upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan global.
“Sudah saatnya kita berpikir dalam satu kerangka yang utuh, yaitu kerangka kepentingan Indonesia. Kreativitas harus dihormati, kebebasan berekspresi harus dijaga, kritik harus didengar. Tetapi fakta juga harus dihormati. Sebab tanpa fakta, demokrasi bisa kehilangan arah. Dan tanpa semangat kebangsaan, kritik tidak akan menghasilkan perbaikan yang bermanfaat bagi rakyat dan masa depan Indonesia,” pungkas Idrus. (Adjie)
