Sriwijayamedia.com- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Masyarakat Sipil merespon pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, dalam momentum HUT RI ke-80, pada 15 Agustus 2025.
Dalam pidato itu, Presiden banyak membahas terkait narasi kemajuan dan stabilitas, seperti yang terlihat dalam tema resmi tahun ini “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, namun kenyataannya oligarki semakin sejahtera dan kebijakan sebagai abai pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden dalam pidatonya menekankan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, menurut Direktur CELIOS Bhima Yudhistira, narasi tersebut tidak menjawab akar persoalan ekonomi yang masih ditopang oleh model ekstraktif dan rapuh secara struktural.
“Prabowo justru terjebak dalam dualisme konsepsi ekonominya sendiri. Untuk menuju angka pertumbuhan 8 persen sekaligus menurunkan kemiskinan dengan model ala Orde Baru adalah hal yang hampir mustahil, tidak ada negara yang bisa mengejar keduanya. Pemerintah harusnya memilih salah satu; meninggalkan sektor ekstraktif, membenahi tata kelola sumber daya alam kemudian baru perlindungan sosialnya diperkuat,” tegas Bhima, Sabtu (16/8/2025).
Ia menyoroti bahwa gagasan ekonomi yang dibawa pemerintah hari ini merupakan pengulangan dari pola-pola ekonomi Orde Baru.
“Yang diwarisi dari Orde Baru adalah kerapuhan ekonomi. Kalau diulang, hasilnya akan sama semua dan berisiko ekologis. Selain itu, struktur ekonomi kita tak berubah, masih bergantung pada sektor sumber daya alam,” ungkap Bhima
Bhima juga menyinggung penggunaan istilah “serakah nomics” oleh Presiden, yang justru menjadi pengakuan bahwa warisan ekonomi sebelumnya bermasalah.
“Kalau Jokowinomics berhasil, Prabowo tak akan menyebutnya ‘serakah nomics’ itu pengakuan bahwa kebijakan sebelumnya mewariskan masalah besar,” tuturnya.
Disisi lain, Presiden dalam pidatonya mengklaim bahwa jutaan lapangan kerja telah tercipta dan tingkat pengangguran turun.
Namun, Jumisih, Staf advokasi JALA PRT sekaligus Ketua Bidang Politik KPBI meragukan klaim ini dan membawa fakta di lapangan yang menunjukkan hal sebaliknya: gelombang PHK, meningkatnya pekerjaan di sektor informal, dan memburuknya kondisi kerja.
“Saya tidak percaya penyerapan 1,2 juta tenaga kerja. Di lapangan, PHK terjadi di mana-mana; dari garmen, tekstil, hingga startup banyak yang tutup,” kata Jumisih.
Dia menekankan bahwa tidak cukup hanya bicara soal angka penyerapan kerja. Yang jauh lebih penting adalah memeriksa kualitas pekerjaan: bagaimana hubungan kerjanya, berapa besar upahnya, dan seperti apa jaminan sosial yang diterima pekerja.
“Yang harus diperiksa adalah kesejahteraan pekerja: berapa upahnya? Hubungan kerjanya seperti apa? Jaminan sosialnya ada atau tidak? Kalau tidak ada, maka ketika pekerja sakit, siapa yang tanggung?. Kalau relasi kerjanya timpang dan tidak pasti, itu bukan peningkatan lapangan kerja, itu hanya perpanjangan tangan dari kapitalis,” urainya.
Menurut Jumisih, pemerintah seolah hanya mengejar angka penyerapan kerja tapi membiarkan model pekerjaan yang timpang dan tidak berpihak pada pekerja.
Ia menyebut hal ini sebagai bentuk ketundukan negara pada kepentingan kapitalis. Sebagai contoh nyata dari memburuknya kualitas pekerjaan, pekerja rumah tangga (PRT) yang jumlahnya sangat besar namun terus berada di sektor informal dan tanpa perlindungan hukum.
“PRT adalah contoh jelas dari peningkatan tenaga kerja informal. Mereka tidak punya kepastian kerja, tidak diakui secara hukum, dan negara pun terus abai. Tapi kelompok ini bahkan tidak disebut dalam pidato Presiden,” paparnya.
Isu Hak Asasi Manusia (HAM) nyaris absen dalam pidato Presiden. Muhamad Isnur dari YLBHI menegaskan kekecewaannya terhadap pidato yang sama sekali tidak menyebut soal perlindungan HAM maupun kebebasan berekspresi.
“Tidak ada satu kalipun Presiden menyebut perlindungan HAM ataupun kebebasan berpendapat,” tegas Isnur.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek-proyek pembangunan yang dibanggakan Presiden seringkali justru menghadirkan korban.
“Dalam proyek-proyek yang dia banggakan, masyarakat adat kehilangan tanahnya dan menjadi korban kriminalisasi. Masyarakat adat yang digusur itu nyata, tapi tak disebutkan. Presiden seperti tidak tahu apa yang benar-benar dirasakan rakyat,” jelasnya.
Alih-alih menanggapi krisis iklim secara serius, pidato kenegaraan justru kembali menawarkan narasi lama tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis ekstraksi. Gagasan “rakyat menambang” saat ia sedang membahas koperasi Merah Putih.
Selain itu, dalam pidatonya Prabowo mengatakan bahwa penertiban dalam sektor SDA akan dilakukan dengan tegas, melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait, demi kelestarian alam dan kesejahteraan bangsa.
Ini memperlihatkan pola pikir yang mengabaikan urgensi ekologis dan malah memperkuat logika kekuasaan berbasis militer.
Setali tiga uang, Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia menyampaikan bahwa logika negara terhadap sumber daya alam masih terjebak pada ekstraktivisme yang dibungkus jargon populis.
“Cara pikir terhadap sumber daya alam masih sangat ekstraktif. Presiden terus menyebut ‘kedaulatan rakyat’, tapi itu jadi tanda tanya besar,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan bahwa praktik militerisasi sudah nyata terlihat di lapangan.
“Di Merauke misalnya, dalam proyek strategis nasional, masyarakat adat dihadapkan pada aparat berseragam dan bersenjata. Bayangkan ketakutan yang mereka alami. Dalam penertiban kawasan hutan pun kita sudah melihat bagaimana militer masuk. Ini adalah fakta adanya militerisasi dalam pembangunan. Kita sedang menghadapi krisis iklim. Fokus seharusnya bukan memperluas ekstraksi, tapi bagaimana negara berhenti jadi pengemisi,” ulasnya.
Dodok, Komika dari Yogyakarta menyimpulkan bahwa pola-pola lama Orde Baru hidup kembali dalam bentuk yang lebih agresif.
“Yang diomongin selalu tambang untuk rakyat lewat TNI. Ini Soeharto banget. Seakan-akan semua masalah bisa selesai dengan militer. Tirani semakin merajalela, ke depan komedi adalah solusi, karena pemerintah yang konyol justru ancaman bagi komika,” akunya.
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada HUT RI 80 kembali membuktikan bahwa negara lebih sibuk membangun legitimasi melalui angka-angka pertumbuhan dan proyek raksasa sementara suara rakyat yang kehilangan tanah, pekerjaan, dan kebebasan justru diabaikan.
Ditengah klaim stabilitas, fakta dilapangan justru menampakkan ketidakadilan yang semakin mendalam; masyarakat adat dirampas ruang hidupnya, banyak masyarakat dikriminalisasi, pekerja tidak dilindungi, ruang demokrasi terus menerus menyempit.
Di usia 80 tahun kemerdekaan, arah pembangunan semestinya bukan lagi mengulang pola lama yang menyingkirkan rakyat, melainkan memastikan keadilan sosial, perlindungan hak asasi, serta keberlanjutan lingkungan.
Tanpa keberpihakan pada rakyat, kemerdekaan hanya tinggal seremonial, sementara oligarki kian menguat.
Masyarakat sipil akan dan harus terus bersuara juga melawan, agar cita-cita kemerdekaan tidak direbut dari tangan rakyat.(santi)
