Sriwijayamedia.com- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel menggelar Diskusi Publik dan Deklarasi Pilkada Damai “Anti Informasi Hoax”, di Cafe Ngupi Day, Jumat, (15/11/2024).
Diskusi Publik dan Deklarasi Pilkada Damai ini dihadiri Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel Andi Suman, Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumsel, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sumsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Ketua AMSI Sumsel Ardy Fitriansyah mengatakan, melalui diskusi publik dan deklarasi pilkada damai ini pihaknya mengajak para jurnalis untuk pemberitaan yang benar-benar valid tanpa hoaks dan antisipasi pemberitaan yang tidak benar.
“Mudah-mudahan dengan adanya diskusi publik dan deklarasi ini membuat pilkada yang ada di Sumsel makin damai dan aman,” ujarnya.
Ardy menuturkan, cara mengatasi hoax, AMSI memiliki program cek fakta yang hak patennya ada pada AMSI.
“Kita akan memantau semua kejadian di Sumsel ini dari setiap video setiap foto, kita ada tools tersendiri yakni cara memeriksa pemberitaan yang hoaks atau asli. Melalui cek fakta kami akan mengawal Pilkada ini agar berjalan dengan baik dan damai,” tuturnya.
Dia menjelaskan, kalau ada anggotanya yang menyebarkan berita hoax tentu akan diberi sanksi atau peringatan.
“Diluar itu, yang memberitakan harus bertanggung jawab. Ketika diproses Dewan Pers dan itu dinyatakan tindak pidana, itu ada pelanggaran hukum, maka bisa diproses hukum, tapi harus melalui organisasi terlebih dahulu kemudian ke Dewan Pers. Jadi ketika memang itu masuk pidana hukum maka bisa dibawa ke ranah hukum,” paparnya.
Terkait berita hoaks, Ardy mengungkapkan, selama ini ada, tapi tidak banyak untuk di Sumsel.
“Jadi video lama dishare ulang di grup WhatsApp, ketika dicek ternyata Pilkada sebelumnya. Kemarin kita cek fakta, tapi itu Pilkada tahun sebelumnya atau terjadi di luar Sumsel, tapi masyarakat sudah pintar sudah bisa membedakannya,” imbuhnya.
Menurut dia, tahun 2024 ini Pilkada berjalan meriah, untuk di beberapa tempat memang ada, sedikit gejolak. Tapi atas kerja sama antara Polri TNI dan penyelenggara masih bisa terkendali dan masih aman.
“Harapan kita masyarakat Sumsel pikir cerdas, apalagi untuk informasi dan berita cari tahu dulu kebenarannya baru menshare. Jadi hati-hati menggunakan medsos, jangan asal share,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Pengamat politik Bagindo Togar mengatakan, peran media itu sangat penting dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada ini.
“Dengan adanya media, masyarakat menjadi tahu tahapan Pilkada sampai tanggal 27 November 2024. Masyarakat jadi tahu apa saja kegiatannya, termasuk siapa saja Pasangan calon Pilkada baik Pilgub maupun Pemilihan Bupati dan Walikota. Dengan adanya media, maka akan mendongkrak angka partisipasi pemilih,” bebernya.
Bagindo Togar menjelaskan, media adalah pilar demokrasi. Jadi peran media itu sangat penting dalam pilar demokrasi.
“Media itu sangat penting membangun demokrasi. Masyarakat dapat mengakses informasi lewat media. Tidak mungkin semua kegiatan tanpa media, tidak mungkin bisa direspon publik tanpa media,” ulasnya.
Media itu pun harus independen, transparan dan akuntabel.
“Kalau melanggar, misalnya terbawa arus hanya memberitakan satu paslon saja, itu risiko mereka sebagai media akan ditinggalkan masyarakat. Pilkada di Sumsel harus lebih dinamis. Kalau berisik jadi ramai dan menjadi menarik. Politik itu harus berisik agar dapat menarik partisipasi masyarakat. Politik itu harus ramai, karena dengan ramai tingkat partisipasi akan meningkat,” pungkasnya. (cha)
