Sriwijayamedia.com – Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Dewantara Jaya, secara resmi melantik 39 anggota Panwascam di wilayahnya, berlangsung di Aula Hotel BIL Baturaja, Jum’at (28/10/2022).
Turut hadir pada acara itu, Pj Bupati OKU H Teddy Meilwansyah, Ketua KPU OKU Naning Wijaya, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab OKU.
Dewantara mengatakan, pembentukan Panwascam ini sesuai dengan aturan undang-undang. Dimana 39 orang Panwascam yang dilantik hari ini merupakan peserta yang lolos dalam seleksi Panwascam yang sangat ketat yakni seleksi administrasi, seleksi CAT dan wawancara.
“Seleksi CAT ini model baru perekrutan Panwascam, CAT tahun lalu diakumulasi dengan wawancara. Namun kali ini dilakukan sistem gugur diambil 6 orang untuk seleksi wawancara, dan hasilnya yang lolos 3 orang,” kata Dewantara.
Selepas pelantikan dan pembekalan, Dewantara berpesan agar anggota Panwascam dapat melakukan koordinasi dengan seluruh unsur kecamatan baik Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa (kades), tokoh masyarakat (tomas) dan unsur lainnya.
“Mata dan kaki kita ini adalah masyarakat, jadi lakukan koordinasi secepatnya, dan tetap jaga solidaritas,” pesannya.
Saat ini, kata Dewantara, KPU OKU tengah melakukan verifikasi parpol. Untuk itu, pihaknya meminta Panwascam untuk melakukan pendampingan dalam hal tersebut.
Selain itu, Panwascam juga diminta untuk memetakan daerahnya dan bekoordinasi dengan KPU OKU.
“Nanti akan dibuatkan surat tugas pendampingan verifikasi parpol. Ingat jangan takut apapun yang dilakukan panwascam, tanggung jawab dari Bawaslu. Namun harus sesuai aturan. Modal utama kita yaitu PKPU, Perbawaslu dan aturan lainnya,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Bupati OKU H Teddy Meilwansyah mengatakan, anggota panwascam yang dilantik ini merupakan orang-orang pilihan yang telah melalui seleksi yang ketat dan diharapkan dapat bekerja secara profesional.
“Saya ucapkan selamat menjadi anggota Panwascam. Jadilah pengawas profesional karena akan banyak dinamika dilapangan,” katanya.
Teddy juga meminta agar anggota Panwascam yang baru dilantik ini untuk memahami aturan. Karena setiap tahun pasti ada perubahan aturan baru.
“Tanya dengan komisioner Bawaslu yang sudah expert dalam bidang pemilu,” imbuhnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Panwascam bekerja dengan menggunakan uang negara, baik APBN maupun APBD dan diharap dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.
“Kalau di daerah kita mungkin tidak terjadi. Penggunaan anggaran ini biasanya banyak bermasalah, seperti yang terjadi di kabupaten/kota lain di Sumsel. Jadi pergunakan dan pertanggungjawaban anggaran yang ada sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. 2024 menjadi tugas yang berat bagi penyelengara pemilu,” jelasnya.(rnj)
