Sriwijayamedia.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil, menyoroti lonjakan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Indonesia sepanjang 2024 dan mendorong percepatan transformasi digital di tubuh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik yang modern dan tertib.
Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).
Nasir menilai perilaku masyarakat di jalan raya mencerminkan kualitas suatu negara.
Ia menyayangkan masih maraknya pelanggaran lalu lintas dan praktik tidak sehat seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa prosedur resmi.
“Untuk melihat kualitas suatu negara, lihatlah bagaimana mereka di jalan. Kalau lalu lintasnya tertib, pengendara disiplin, itu cerminan negara yang berkualitas. Sayangnya di negeri ini, masih banyak yang memilih jalan pintas, tidak tertib, bahkan ada istilah ‘SIM tembak’,” ujar Nasir.
Dia turut menyoroti data Korlantas Polri yang mencatat adanya peningkatan tajam jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2024, yang disebutnya nyaris delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Data menyebutkan kecelakaan lalu lintas pada 2024 meningkat nyaris delapan kali lipat. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kita mengalami ‘kecelakaan kebijakan’ karena abai terhadap kondisi di lapangan,” tegasnya.
Menurut Nasir, transformasi digital di bidang lalu lintas tidak hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan. Ia mendorong implementasi konsep Police Point Zero sebagai simbol pelayanan prima Korlantas kepada masyarakat.
“Transformasi digital penting untuk membentuk wajah baru kepolisian lalu lintas. Kalau ‘rupa’-nya buruk, bukan hanya cermin kita yang retak, tapi juga bisa merusak cermin orang lain. Maka perlu perubahan yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan layanan yang lebih baik,” ungkapnya.
Selain digitalisasi, Nasir juga menyinggung sejumlah faktor penyebab memburuknya kondisi lalu lintas, antara lain pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan ketersediaan jalan, serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam pembangunan infrastruktur.
“Ruas jalan tidak bertambah signifikan, tapi kendaraan bermotor terus masuk. Itu karena ada ‘cuan’ di baliknya. Pemerintah perlu berpikir ulang soal kebijakan industri otomotif dan perencanaan infrastruktur,” kata dia.
Nasir menegaskan bahwa solusi atas persoalan lalu lintas harus dibangun melalui kerja sama lintas sektor yang solid, bukan hanya sekadar “sama-sama kerja”.
“Kita butuh kerja sama, bukan hanya sama-sama kerja. Jalan digali, ditimbun asal-asalan, malam-malam bisa jadi jebakan. Ini semua memperburuk kualitas keselamatan di jalan,” imbuh Nasir.
Di akhir penyampaiannya, Nasir menekankan pentingnya keterbukaan data kecelakaan dari Korlantas dan instansi terkait. Ia berharap pemerintah yang baru dapat memberikan arah pembangunan nasional yang lebih jelas, khususnya dalam pengelolaan lalu lintas.
“Semoga ke depan, dengan adanya keterbukaan dan transformasi digital, kita bisa menghadirkan masyarakat yang lebih tertib di jalan raya, sebagai cerminan bangsa yang berkualitas,” jelasnya. (Adjie)
