sriwijayamedia.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui telah menerima laporan mengenai adanya anggota DPR yang mengumpulkan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait isu pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Puan menegaskan bahwa tindak lanjut terhadap usulan tersebut harus melalui mekanisme resmi DPR serta berpedoman pada ketentuan konstitusi yang berlaku.
“Terkait adanya anggota DPR yang telah mengumpulkan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” ujar Puan usai Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, DPR akan terlebih dahulu mencermati berbagai aspirasi yang telah disampaikan melalui fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), maupun anggota dewan, menyusul dimulainya masa persidangan.
“Masa sidang ini baru saja dibuka, sehingga kami akan mendengarkan terlebih dahulu masukan-masukan yang sebelumnya telah ditampung melalui fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), maupun anggota fraksi,” katanya.
Puan menjelaskan, pembahasan selanjutnya akan mencakup mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah yang dapat ditempuh DPR sesuai ketentuan hukum.
Terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, Puan menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. DPR, melalui komisi terkait, juga akan meminta penjelasan sebagai bahan evaluasi.
“Kita harus mengikuti proses hukum yang sedang berlaku. Kami menghargai dan menghormati proses tersebut agar dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Disinggung mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wapres, Puan meminta masyarakat tidak berspekulasi.
“Terkait kemungkinan Wapres Gibran mengundurkan diri, kita jangan berandai-andai,” ujarnya.
Puan juga mengingatkan agar isu pemakzulan maupun dugaan penyadapan Presiden tidak menimbulkan keresahan publik.
Dia memastikan DPR tetap mengedepankan proses hukum dan membuka kemungkinan penguatan regulasi melalui komisi terkait apabila diperlukan untuk mencegah persoalan serupa terulang pada masa mendatang. (Adjie)
