sriwijayamedia.com- Wacana mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) terus memicu polemik panas di ruang publik.
Direktur Lingkar Studi Data dan Informasi (LSDI) Tri Wibowo Santoso, mendesak Gibran segera membuktikan ucapan tersebut melalui langkah administratif yang nyata.
Bowo, sapaan akrabnya itu menilai pernyataan lisan semata tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat atas keseriusan sikap politik sang wakil presiden.
Dia meminta putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut segera membuat pernyataan tertulis secara resmi jika memang berniat meletakkan jabatannya.
“Jangan hanya berhenti pada ucapan lisan di depan media, karena publik butuh bukti konkret,” ujar Tri Wibowo Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bowo menyoroti rekam jejak komunikasi politik Gibran yang selama ini dinilai publik lebih banyak mengumbar janji daripada realisasi di lapangan.
Kebiasaan tersebut membuat masyarakat cenderung skeptis setiap kali mantan Wali Kota Solo itu melontarkan pernyataan kontroversial.
“Selama ini publik melihat Gibran terlalu banyak menyebar janji politik tanpa kepastian, sehingga wajar jika wacana mundur ini dianggap sekadar gimik,” tegas Bowo.
Menurut analisis LSDI, ketegasan sikap dalam bentuk dokumen resmi sangat krusial guna menjaga stabilitas politik dan kepastian hukum di pemerintahan.
Tanpa adanya surat pengunduran diri yang sah, isu tersebut hanya akan menjadi bola liar yang memicu kegaduhan nasional.
“Kalau memang serius ingin mundur dari jabatan wakil presiden, silakan tuangkan langsung dalam surat resmi agar tidak menjadi spekulasi berkepanjangan,” terangnya.
Bowo juga mengingatkan bahwa jabatan wakil presiden merupakan amanah konstitusional yang memiliki mekanisme hukum ketat dalam proses pemberhentiannya.
Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan yang berkaitan dengan posisi kenegaraan tidak boleh disampaikan secara main-main.
“Pejabat publik harus menjaga marwah institusi negara dengan tidak menjadikan isu pengunduran diri sebagai bahan konsumsi politik sesaat,” jelas Direktur LSDI tersebut.
Kini publik menanti apakah Gibran akan benar-benar merealisasikan wacana tersebut secara tertulis atau sekadar membiarkannya berlalu begitu saja.
Langkah konkret dalam beberapa hari ke depan akan menjadi pembuktian atas integritas ucapan sang wakil presiden di mata rakyat.
Kabar mengenai niatan Gibran meletakkan jabatan sebelumnya memang mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengonfirmasi adanya pembahasan serius antara pimpinan negara.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut diketahui telah menyampaikan keinginan mundur secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana pada Selasa pagi.
Pihak istana memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai agenda pertemuan empat mata antara kepala negara dan wakilnya tersebut.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo, dalam konferensi pers di Istana.
Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam itu berfokus pada dinamika hukum dan politik terkini pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Pras.
Pemerintah juga sekaligus meluruskan kabar simpang siur yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo langsung menolak permohonan mundur dari wakilnya.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Pras.
Alih-alih langsung mengambil keputusan final, kepala negara memilih memberikan masukan konstruktif sementara Gibran berupaya menempuh jalur pembuktian hukum.
“Dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelasnya.(santi)
