sriwijayamedia.com – Partai Demokrat belum menentukan sikap politik terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI yang mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan, partainya masih mencermati perkembangan persoalan tersebut sebelum mengambil keputusan politik.
“Mengenai sikap Partai Demokrat terhadap wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat maupun pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, hingga saat ini kami belum menentukan sikap secara pasti,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Herman mengakui bahwa persoalan pemakzulan Wakil Presiden merupakan isu serius yang membutuhkan kajian mendalam, baik dari aspek politik maupun perkembangan yang terjadi di parlemen.
“Namun, persoalan ini merupakan permasalahan serius sehingga kami masih mendalami dan mengkaji setiap perkembangan yang terjadi,” katanya.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI ini, keputusan akhir mengenai sikap Demokrat akan ditentukan oleh pimpinan tertinggi partai, yakni Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sementara menanggapi dorongan PKB dan PKS agar usulan HMP terhadap Gibran segera masuk agenda persidangan DPR, Herman menekankan pentingnya mengikuti mekanisme kelembagaan.
Herman menjelaskan, setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang, DPR biasanya menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menetapkan agenda persidangan.
“Oleh karena itu, perlu dilihat apakah rapat Bamus nantinya akan mengagendakan pembahasan tersebut,” jelasnya.
Herman menambahkan, Fraksi Partai Demokrat juga dijadwalkan menggelar rapat internal pada hari yang sama guna mencermati perkembangan agenda parlemen.
Dengan demikian, Demokrat belum memberikan sinyal dukungan ataupun penolakan terhadap usulan pemakzulan Gibran.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Demokrat memilih menunggu perkembangan mekanisme DPR sekaligus keputusan pimpinan partai sebelum menentukan posisi politiknya.
Herman menegaskan, pembahasan persoalan tersebut merupakan agenda bersama DPR sehingga setiap langkah harus mengikuti keputusan resmi melalui mekanisme persidangan yang berlaku. (Adjie)
