sriwijayamedia.com – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan upaya melakukan perubahan fundamental, terutama dalam menutup kebocoran kekayaan negara, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Andre, Presiden Prabowo sebenarnya bisa memilih untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya tanpa menimbulkan kegaduhan.
Namun, Prabowo memilih membenahi sejumlah persoalan mendasar yang selama ini dinilai merugikan negara.
Salah satu persoalan yang disorot adalah praktik underpricing dan underinvoicing dalam ekspor sumber daya alam (SDA). Praktik tersebut dinilai menyebabkan Indonesia tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya.
“Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam (SDA) justru kalah dan dipermainkan oleh korporasi. Karena itu, Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikontrol pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara,” kata Andre, saat membahas dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi dialektika demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Andre menilai, langkah pembenahan tersebut berpotensi menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik yang merugikan negara.
Andre juga menyoroti kebijakan pemerintah untuk memastikan hasil ekspor sumber daya alam kembali ke Indonesia.
Menurut dia, selama ini terdapat hasil ekspor yang ditempatkan di luar negeri, termasuk Singapura dan Hong Kong, karena pertimbangan keuntungan finansial.
Melalui kebijakan baru tersebut, pemerintah berupaya memastikan devisa hasil ekspor dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Ini menunjukkan bahwa secara fundamental Presiden ingin melakukan perubahan. Apa yang disampaikan beliau sejak berkampanye mengenai kebocoran-kebocoran kekayaan negara kini diwujudkan melalui kebijakan konkret,” terangnya.
Andre berharap masyarakat, termasuk pihak yang kerap mengkritik pemerintah, menilai kebijakan Prabowo secara objektif dan tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan pilihan politik.
Menurut dia, keberanian mengambil kebijakan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Selain pembenahan ekonomi, Andre juga menyoroti program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Dia menilai, penolakan terhadap MBG yang ramai diperbincangkan di Jakarta tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat di daerah.
Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, Andre mengaku menemukan banyak siswa dan orang tua yang berharap mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” imbuhnya.
Andre mengakui pelaksanaan program tersebut masih memiliki kekurangan dan membutuhkan perbaikan.
Namun, Dirinya menilai evaluasi seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program yang dibutuhkan masyarakat. (Adjie)
