sriwijayamedia.com – Komite III DPD RI mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian UU APBN, khususnya yang memberikan penegasan mengenai kedudukan anggaran Program Makan Bergizi (MBG), anggaran pendidikan, serta mekanisme perubahan APBN.
Ketua Komite III DPD RI Dr Filep Wamafma memberikan apresiasi kepada para pemohon dan masyarakat sipil yang menggunakan jalur konstitusional melalui judicial review.
Gugatan tersebut penting karena membuka ruang masuknya aspirasi sekaligus koreksi terhadap tata kelola anggaran negara dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor amanat UUD 1945.
Diketahui, putusan MK No 40/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa untuk APBN berikutnya, anggaran MBG yang tidak termasuk dalam komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan, paling lambat dalam APBN 2028.
MK juga menegaskan bahwa komponen tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan.
“Dampak 20 persen anggaran pendidikan harus dipastikan tepat sasaran,” kata Filep, Kamis (17/9/2026).
Data menunjukkan, lanjut dia, anggaran pendidikan nasional 2026 memang senilai itu atau sekitar Rp757,8 triliun.
Namun anggaran ini tersebar melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan pembiayaan.
Maka kenaikan angka agregat nasional tidak otomatis berarti seluruh daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memperbaiki sekolah, membayar kebutuhan guru, membangun sarana pendidikan dan terutama untuk menjangkau anak-anak di wilayah terpencil.
“Kami memandang, justru pada 2026, pemerintah perlu memberikan relaksasi penggunaan dana BOSP untuk membantu keberlangsungan layanan pendidikan di daerah yang mengalami keterbatasan pembiayaan. Kemendikdasmen secara eksplisit menyatakan bahwa sebagian pemda belum sepenuhnya mampu mengalokasikan pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan melalui APBD secara optimal. Ini fakta yang harus menjadi perhatian serius,” terangnya.
Filep menambahkan, pada September 2026, Kemendikdasmen bahkan mengusulkan tambahan DAK non fisik bidang pendidikan sebesar Rp33,48 triliun untuk 2027.
Kebutuhan riil DAK non fisik pendidikan dihitung mencapai Rp169,83 triliun, sementara alokasi yang telah ditetapkan baru Rp136,35 triliun.
“Berdasar hal ini, artinya terdapat selisih kebutuhan Rp33,48 triliun yang menurut pemerintah diperlukan antara lain untuk BOSP dan pembayaran tunjangan guru ASN daerah. Apabila kebutuhan dasar pendidikan di daerah saja masih memiliki kekurangan puluhan triliun rupiah, maka ruang fiskal pendidikan jangan lagi dibebani dengan komponen program lain yang bukan fungsi utama pendidikan. Inilah salah satu konteks penting mengapa putusan MK harus segera dilaksanakan,” tegasnya.
Filep yang mewakili dapil Papua Barat itu menegaskan bahwa tekanan fiskal daerah harus menjadi perhatian penting.
Menurut dia, kondisi ini semakin relevan bagi daerah seperti Papua Barat. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Papua Barat pada 2025 baru mencapai 8,07 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 13,21 tahun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pendidikan di Papua Barat masih besar.
Pada saat yang sama, kata Filep, struktur fiskal daerah Papua Barat sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan pada 2024 Transfer ke Daerah Papua Barat mencapai sekitar Rp3,14 triliun, dengan realisasi Rp3,11 triliun.
“Kondisi ini harus dibaca bersama dengan fakta bahwa pemda membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai sekolah, guru, sarana-prasarana, transportasi pendidikan daerah terpencil, serta berbagai kebutuhan afirmatif yang karakteristiknya jauh berbeda dengan wilayah perkotaan di Jawa,” jelasnya.
Dalam keterangan Kemendikdasmen pada 2026, Bupati Manokwari menyampaikan bahwa pihaknya mengalami pemangkasan anggaran efisiensi lebih dari Rp200 miliar dan kondisi itu disebut cukup memengaruhi optimalisasi pelayanan publik.
“Ini menunjukkan persoalan yang harus dilihat secara nyata, ketika kapasitas fiskal daerah menyempit, kebutuhan pendidikan tidak ikut menyusut,” pungkasnya. (Adjie).
