Sriwijayamedia.com- Menyambut Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) tahun 2026, Aliansi Perempuan Indonesia (API) mengeluarkan pernyataan sikap politik yang disampaikan di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Perwakilan API Mahardika Mutiara Ika Pratiwi bersama puluhan aktivis perempuan yang hadir menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran harus segera menghentikan arah politik dan kebijakan ekonomi negara yang mengabdi pada imperialis.
Menurut Mutiara, API melihat imperialis baru adalah kekuasaan politik dunia yang pro perang. Langkah presiden Prabowo yang menyetujui Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang baru saja diberlakukan dengan AS adalah bentuk ketertundukan politik dan ekonomi.
Perdamaian dunia adalah syarat mutlak untuk pembebasan perempuan dari segala bentuk kekerasan, perang, penguatan kontrol militer pada masyarakat sipil, pemberlakuan operasi militer akan meningkatkan eskalasi kekerasan pada perempuan.
Dia melanjutkan langkah politik yang diambil presiden melemahkan konstitusi Indonesia terhadap perdamaian dunia untuk mencegah perang, serta melemahkan solidaritas pada negara-negara yang saat ini menjadi sasaran fasisme AS-Israel.
“ART membebani Indonesia dan mengharmonisasi standarisasi AS. Maka tidak mungkin jika kita tunduk pada ART akan bisa melindungi pekerja dan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Mutiara.
API juga mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran segera mengakui berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari kejahatan terhadap perempuan. Seperti pemerkosaan, penyiksaan/pelecehan seksual.
API memandang pemerintahan Prabowo tidak mengakui kekerasan terhadap perempuan yang pernah terjadi.
Bahkan berusaha menyangkal fakta peristiwa pemerkosaan yang terjadi pada peristiwa 1998 dan hendak menulis ulang sejarah versinya.
“Peristiwa kekerasan terhadap kaum perempuan kini kian meningkat. Kami mendesak negara menghentikan segala praktek kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok transgender/transpuan,” pinta Mutiara.
Setali tiga uang, Ketua Gerakan Muda Lawan Kekerasan (GMLK) Vamella menambahkan selama pemerintahan Prabowo-Gibran, pada sejumlah aksi unjukrasa yang terjadi pada Agustus 2025 sudah ada ribuan orang yang ditangkap diberbagai daerah, termasuk perempuan yang berjumlah delapan orang.
Dari jumlah tersebut diketahui ada tiga perempuan yang masih berhadapan dengan hukum di Jakarta dan Bandung.
Menurut Vamell, aksi protes kemarahan yang meluas, umumnya pada proses penangkapan yang tidak disertai dengan kepastian dan pendampingan hukumnya.
Kedepan GLMK menyadari situasi kerentanan terhadap perempuan lebih besar dalam hal apapun. Sehingga GMLK ingin menjadi wadah bagi perempuan korban kriminalisasi.
“Dengan keterbatasan data yang dimiliki GMLK berhasil menghimpun delapan perempuan berhadapan dengan hukum yang masuk kedalan list orang-orang yang dikriminalisasi pada aksi protes Agustus 2025,” ungkap Vamell.
Sebagai puncak peringatan IWD tahun 2026,API akan menggelar konsolidasi nasional di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta pada 8 Maret 2026 dengan tema “Bersatu Melawan Penghancuran Tubuh”.
Sebanyak 96 organisasi perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam kegiatan tersebut. (Santi)
