Sriwijayamedia.com – Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia menyerukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bukan justru membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat.
“Jangan eksploitasi rakyat karena tugas pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE., dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (26/9/2022).
Sikap ASPEK Indonesia ini untuk menyikapi rencana Badan Anggaran DPR bersama pemerintah yang sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, dan dinaikkan menjadi 900 VA.
Juga terkait rencana pemerintah yang bakal mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap.
Mirah mempertanyakan mengapa pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri. Setelah memaksakan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor.
Dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat.
“Pemerintah jangan terus membebani rakyat. Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi. Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Ditambah lagi dipaksa beralih ke kompor listrik,” terangnya.
Mirah mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif. Selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat.
Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA. Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik.
Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik.
Apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik. Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.
“Untuk itu, kami menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. Kami juga meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” jelas Mirah Sumirat.(Santi)
