Palembang, Sriwijaya Media- Calon Gubernur Sumsel nomor urut 1, Herman Deru membantah rumor yang dikembangkan lawan politiknya bahwa jika menjadi gubernur dirinya akan menghapuskan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov Sumsel.
Menurut HD, rumor tersebut sengaja dihembuskan agar jajaran ASN tidak mendukung HDMY dalam Pilkada Sumsel 27 Juni 2018 mendatang.
“Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pegawai Pemprov Sumsel bahwa saat ini gencar dikabarkan bahwa HDMY akan menghapuskan TPP jika jadi gubernur. Ini serangan kampanye hitam kepada HDMY. Padahal sebaliknya HDMY tetap akan mempertahankan TPP bahkan meningkatkannya” tegas HD dihadapan sejumlah media di Palembang, Senin (9/4).
Menurut HD, TPP yang diberikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumsel selama ini besarannya sudah cukup layak dan sangat dibutuhkan para pegawai. Sehingga sudah sewajarnya dipertahankan.
“Jika memang kondisi keuangan daerah sudah makin baik dan PAD makin meningkat, maka sewajarnya TPP dinaikkan. Ini bagian dari reward terhadap kinerja ASN,” papar mantan Bupati OKU Timur dua periode ini.
HD melanjutkan pihaknya akan tetap mempertahankan TPP karena TPP bagian dari program reformasi birokrasi yang diusung HDMY.
HD berharap dengan reward yang diberikan kepada ASN akan tercipta jajaran birokrat yang bersih dan akuntable. Selain itu, HDMY juga akan menerapkan sistem penempatan jabatan berdasarkan right man on the right place. Bukan berdasarkan atas suka atau tidak suka.
“Kami ingin mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan melayani,” jelasnya.
Sementara itu, ketika menghadiri acara temu Forum Kader Posyandu se Sumsel, di Palembang, Minggu (8/4), HD mengatakan keberadaan dan peranan Posyandu harus terua ditingkatkan. Menginggat keberadaannya sangat penting dalam rangka memantau kesehatan ibu dan anak. Kedepan dibutuhkan dukungan dan dorongan yang lebih optimal lagi dari pemerintah daerah agar fungsi posyandu makin maksimal.
“Selain posyandu, program HDMY lainnya adalah mengaktifkan kembali P3N dan PPL di desa setiap desa dan kelurahan. Keberadaan P3N dan PPL sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.(jay)
