Yogyakarta, Sriwijaya Media – Lembaga Penguji Kompetensi dan Sertifikasi Wartawan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY) mengkaji konsep keamanan maritim dan wawasan kebangsaan di kampus setempat, Kamis (12/12/2019).
Kegiatan yang dikemas dalam workshop ini, menjadi langkah awal dari program pelatihan wartawan di wilayah perbatasan yang akan digelar Juli 2020 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini ntara lain Staf Ahli Dirjen Informasi dan Penyiaran Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi, Basuki Agus Suparno dan Pengamat Kemaritiman yang juga Dosen Hubungan Internasional UPNVY, Nicolaus Loy.
Keamanan maritim, kata Nicolaus Loy, dapat dimaknai sebagai ancaman domain maritim dan bagaimana mengatur aktivitas di ruang maritim.
Dia memaparkan ada tiga perspektif yang bisa dimaknai dalam melihat persoalan keamanan maritim, yakni tradisional, nontradisional dan konstruksivisme. Perspektif tradisional mengkaitkan keamanan maritim dengan kekuatan militer.
“Studi ini berbicara mengenai keamanan di laut yang tipe ancamannya adalah militer, serangan militer lain, dan objek yang terancam adalah negara,” jelas Nicolaus Loy.
Sementara, lanjut Nicolaus Loy, perspektif nontradisional sifatnya lebih susah ditebak, lantaran ancaman keamanan datang dari personal. Misalnya, perompakan, pencurian ikan, perdagangan manusia, degradasi lingkungan maritim, keamanan pelayaran dan lain sebagainya.
“Poin ketiga (konstruktivisme), bisa isu apapun. Misal wartawan mengangkat isu tertentu kemudian isu tersebut berkembang dan dimaknai masyarakat luas sebagai ancaman maka isu ini akan menjadi isu keamanan maritim,” tuturnya.
Sementara itu, dalam paparannya Basuki Agus mengungkapkan wawasan kebangsaan intinya mencakup dua hal yakni identitas bangsa dan kesatuan bangsa. Identitas bangsa yang selama ini dikenal dan dipahami di antaranya gotong royong, tolong menolong, toleransi, saling menghormati dan religius.
Sedangkan kesatuan bangsa di antaranya Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Identitas bangsa ini harus diikat dengan kesatuan bangsa dan keduanya dipengaruhi oleh kepentingan dalam negeri dan luar negeri,” kata Basuki Agus.
Terkait dengan masalah kebangsaan ini, masih kata Basuki Agus, wartawan terutama di wilayah perbatasan harus memahami konsep ini. Sehingga tumbuh kesadaran kebangsaan yang tercermin dalam setiap pemberitaan yang dibuat.
“Antara media dan pemerintah seharusnya ada sinergi dalam hal ini,” terang Basuki.
Sementara itu, Direktur LPKW Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPNVY, Susilastuti DN, M.Si, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program pelatihan wartawan perbatasan terkait isu keamanan maritim dan wawasan kebangsaan.
“Pelatihan wartawan di Provinsi Kepri yang diinisiasi Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan dan Sertifikasi Wartawan UPNVY dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia bagi para wartawan yang pernah melakukan uji kompetensi melalui UPNVY,” ujarnya.(rel/jay)
