Kayuagung, Sriwijaya Media-Pandemi virus corona atau Covid-19 bukan lagi masalah krisis kesehatan, namun juga ekonomi. Hal ini menjadi dilema bagi semua pemimpin di dunia, mulai dari level kepala negara hingga kepala daerah.
Kendati demikian, optimistis akan bangkitnya ekonomi harus dikedepankan ditengah Covid-19 yang masih mewabah.
Untuk itu, pasca focus pada penanganan dampak kesehatan, konsentrasi pemerintah ke depan pada recovery dampak ekonomi Covid-19
Demikian dikatakan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H.Iskandar, SE., saat menjadi narasumber pada Webinar “Politik Anggaran Penanganan Covid-19: Komitmen dan Kiat Daerah”, yang digelar Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya (Unsri), Jumat (12/6/2020).
Menurut Bupati, harus ada upaya ekspansi terhadap pemulihan ekonomi tersebut. Khususnya pada sektor usaha riil pertanian, perkebunan dan UMKM.
“Covid-19 ini dampaknya begitu signifikan terhadap ekonomi rakyat. Untuk itu, kita lakukan maping, mana yang paling terdampak dan mampu bertahan diterpa pandemi ini,” terang Bupati.
Disektor pertanian sebagai daerah penghasil utama pangan pokok beras, masih kata Bupati, OKI patut bersyukur karena mampu mensuplai kebutuhan pangan.
“Alhamdulilah petani kita masih bisa surplus ditengah pandemi ini. Beras dari OKI bisa memenuhi kebutuhan untuk daerah lain, diluar kebutuhan OKI,” ucap Bupati.
Iskandar melanjutkan kebijakan anggaran penanganan Covid-19 di OKI sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kekhawatiran hanya satu, seberapa besar anggaran dapat terserap dengan baik. Sasaran apa yang akan dicapai. Tak lain, percepatan penanganan Covid-19. Aksi apa yang akan dilakukan dalam penanganan anggaran, hasilnya perlu kita pertanyakan. Rasionya harus sesuai dengan cost,” papar Iskandar.
Untuk itu, Bupati mengatakan bahwa sejak 8 Juni lalu, Kabupaten OKI tidak ada penambahan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Terakhir data yang diterima pada 25 Mei 2020 lalu, Kabupaten OKI zero positif Covid-19.
“Kami ingin mempertahankannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan memulihkan ekonomi,” tegas Bupati.
Bupati mengaku, Pemkab OKI telah menyiapkan refocusing Rp345 miliar untuk tahap kedua dari sebelumnya Rp92 miliar pada refocusing anggaran tahap pertama. Ketersediaan anggaran penanganan Covid-19 tersebut bersumber dari APBD OKI sebesar Rp325 miliar, BTT Rp1,855 miliar, dan dana desa (DD) Rp58,102 miliar.
Kendati demikian, Kabupaten OKI masih membutuhkan dukungan kontribusi dari pemerintah pusat.
“Kami memerlukan anggaran proporsional dari pusat agar dapat terserap untuk melakukan aksi, seperti dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan memulihkan ekonomi,” harap Bupati.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Said Abdullah menambahkan pemerintah dan wakil rakyat telah memberikan sinyal untuk berdamai dengan Covid-19. Kebijakan itu terkait penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan Covid-19.
“Bagaimana mengombinasikan penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi. Kalau bertahan sampai Desember 2020, tahun depan (2021) akan susah. Kita (Indonesia) sesungguhnya masuk pada perang dunia ketiga melawan “makhluk gaib” yang tidak tahu kapan vaksinnya ditemukan,” kata Said Abdullah.
Said menegaskan, pada kuartal ketiga, selesai atau tidak selesai penanganan pandemi Covid-19, semua harus sepakat untuk berdamai. Bahkan pemerintah daerah sudah maksimal membantu pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa berkutat terus menerus dengan Covid-19. Ini harus segera diakhiri, berdamai dengan Covid-19. Kalau tidak, ekonomi kita akan hancur. Kemiskinan kita sudah naik dari 9,2 persen menjadi 11,2 persen. Kita harus berdamai. Mulai dari Presiden, Gubernur Bupati/Wali Kota dan pejabat lainnya harus dapat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk hidup dalam tatanan baru. PSBB boleh dibuka, masker jangan dibuka. Social distancing tetap dijaga,” terangnya.
Said menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah sebenarnya tidak pernah ada persoalan. Kepala daerah melakukan kebijakan dan mencari lubang kosong yang tidak dideteksi dan masuk data pusat.
“Persoalan ada pada data yang tidak pernah sama. Itu yang menjadi problem yang menghantui kita,” terangnya.
Sejak Perppu terkait refocusing anggaran diterbitkan, lanjut Said, sejak itu pula peraturan berlaku. Bahkan semua sudah disiapkan anggarannya.
“Semua diberikan stimulan. Cuma pertanyaannya, sampai kapan kuat melakukan itu. Banggar DPR sepakat dengan pemerintah, kita harus berdamai dengan Covid-19. Bangsa-bangsa di Eropa sudah melakukan lockdown, tapi tidak ada hasilnya,” ucapnya.
Menurut Said, pemerintah pusat dan daerah punya keterbatasan anggaran. Meski demikian, ini harus diakhiri agar ekonomi bisa pulih.
“Bansos tidak akan membuat orang jadi kaya dan klaster orang jadi naik. Bagaiamana dengan uang Rp300.000, rakyat bisa sejahtera,” jelasnya.(abu)
