MPR Tetapkan 2 Desember Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama

Ketua MPR RI Ahmad Muzani (tengah), dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (13/11/2026)/sriwijayamedia.com-adjie

sriwijayamedia.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Rapat Gabungan, yang membahas perihal kekosongan jabatan Waki Presiden (Wapres) RI pasca berhentinya Gibran Rakabuming Raka.

Rapat Gabungan yang berlangsung tertutup tersebut, dihadiri oleh para Pimpinan Fraksi di MPR dan Kelompok DPD RI di MPR.

Bacaan Lainnya

Usai rapat, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, Rapat Gabungan MPR RI resmi menetapkan, jadwal pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.

“Rapat gabungan MPR RI memutuskan bahwa rapat paripurna dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wapres pengganti akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,” ujar Muzani, dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (13/11/2026).

Muzani juga menjelaskan. sebagai tindak lanjut, Pimpinan MPR RI akan segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wapres.

“Pimpinan MPR RI akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 13 November 2026 untuk meminta penyampaian dua nama calon Wapres yang selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikasi MPR RI,” jelasnya.

Untuk memastikan kelengkapan administrasi dan persyaratan calon, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu unsur Pimpinan MPR.

Selain itu, dibentuk pula tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang dipimpin tiga Wakil Ketua MPR, yang keanggotaannya berasal dari unsur fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD RI.

Terkait kemungkinan pembahasan nama calon Wapres dalam pertemuan partai-partai koalisi di Istana Bogor, Muzani mengaku belum mengetahui apakah agenda tersebut akan menjadi pembahasan.

Selain itu, mengenai latar belakang calon yang akan diajukan, Muzani menegaskan bahwa konstitusi tidak memberikan batasan khusus terkait asal calon Wapres.

“Ketentuan UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama, tetapi tidak secara khusus mengatur asal calon,” ungkapnya.

MPR berharap seluruh tahapan pengisian jabatan Wapres berjalan lancar sesuai mekanisme konstitusi.

Masyarakat juga diminta memberikan dukungan dan perhatian terhadap proses tersebut agar pemilihan Wapres pengganti dapat berlangsung tertib, transparan, serta menjaga kesinambungan pemerintahan nasional. (Adjie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *