sriwijayamedia.com- Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Sumsel menyita 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan total keseluruhan senilai Rp286,27 miliar.
Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012 hingga 2016.
Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, SH., S.IK., MM., menegaskan Penyidik juga melakukan pemasangan plang penyitaan secara serentak di sejumlah wilayah sejak pekan sebelumnya hingga Kamis (12/11/2026).
“Khusus di wilayah Sumsel, tim gabungan mengamankan 38 objek aset dengan total nilai sekitar Rp24,27 miliar,”kata Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, SH., S.IK., MM., dalam konferensi pers di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, Jum’at (13/11/2026).
Menurut dia, aset tersebut tersebar di Kota Palembang sebanyak tiga bidang tanah senilai Rp3,93 miliar, Kota Prabumulih sebanyak enam objek senilai Rp7,08 miliar, serta Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebanyak 29 objek senilai Rp13,25 miliar.
Selain di Sumsel, kata dia, penyidik menyita enam objek aset di luar provinsi, yakni dua objek di Jakarta Selatan senilai Rp248,7 miliar, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar.
“Perkara ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology yang menyisakan kewajiban macet sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat (AS),” ungkapnya.
Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pemeriksaan kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko.
Selanjutnya, LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar AS melalui 17 kali pencairan.
“Pembiayaan tersebut diduga digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya tanpa didukung proses verifikasi dokumen dan jaminan yang memadai,” terangnya.
Berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Lima tersangka berasal dari unsur internal LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa terjadi.
“Berdasar hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut tercatat sebesar 43.617.739,13 dolar AS atau sekitar 43,62 juta dolar AS,” urainya.
Dia melanjutkan pemasangan plang pada objek aset yang disita dilakukan untuk mengamankan aset tersebut agar tidak dialihkan selama proses hukum berlangsung.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penyidik dalam mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.
Dia menegaskan bahwa penyitaan serentak lintas wilayah tersebut merupakan bagian dari upaya pengamanan aset dalam proses penegakan hukum.
Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Kombes Pol Danny Haposan ABS Sianipar, S.IK., MH., menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak hukum para tersangka, sembari terus melacak aset-aset lain yang terafiliasi dengan perkara ini guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara,” bebernya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.IK., MH., menyampaikan bahwa Polda Sumsel mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Kortastipidkor Polri, khususnya dalam pengamanan aset yang berada di wilayah Sumsel.
Polda Sumsel mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum yang presisi dan berintegritas demi menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Melalui penyitaan dan pengamanan aset tersebut, Polri terus berupaya memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pemulihan kerugian keuangan negara,” jelasnya.(ton)
