sriwijayamedia.com- Film dokumenter berjudul “Murka Tapak” yang mengangkat cerita realita kehidupan masyarakat tapak yang terdampak industri ekstraktif tambang batubara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) resmi dilaunching secara hybrid serentak nonton bersama (nobar) di empat provinsi, Kamis (12/11/2026) malam.
Nobar dan diskusi berlangsung di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan (Sumsel).
Host utama peluncuran film documenter “Murka Tapak” Kanopi Hijau Indonesia dari Bengkulu, dengan dimoderatori Cimbyo Layas Ketaren.
Kegiatan serentak yang diselenggarakan di Palembang, Lahat, Bengkulu, Padang dan Nagan Raya tersebut menghadirkan tim produksi film, aktor, akademisi, aktivis lingkungan, masyarakat korban, organisasi sipil masyarakat dan mahasiswa tersebut berlangsung seru.
Dalam sambutan mewakili Kanopi Hijau Indonesia Toto Hardiyanto mengatakan proses produksi film documenter dengan melibatkan tim dan masyarakat dari empat provinsi tersebut berlangsung selama 5 bulan.
“Proses produksi film ini cukup panjang, karena kami ingin menyajikan fakta dan kondisi terkini yang dialami masyarakat korban PLTU terbaru,” katanya.
Menurut dia meskipun berasal dari empat provinsi di Sumatera dengan latar belakang masyarakat yang berbeda dan kondisi geografis yang juga berlainan.
Namun, benang merah dari beragam perbedaan itu, adalah sama-sama menjadi korban proyek energi fosil.
“Masyarakat dan lingkungan terpinggirkan menjadi korban,” tegasnya.
Penonton Palembang Antusias
Di Palembang, peluncuran, nobar dan diskusi film dokumenter “Murka Tapak” diorganisir komunitas Arus Aksara Perempuan (AAP), berlangsung disalah satu kafe di pusat Kota Palembang.
Nobar dan diskusi tersebut dihadiri perwakilan akademisi, aktivis perempuan, peneliti, jurnalis dan juga aktivis lingkungan serta mahasiswa.
Sebelum memulai nobar, Juru Bicara (Jubir) AAP Luthfiah Revalina mengungkapkan jika membahas batubara, mungkin yang sering didengar adalah soal energi, industri, dan pembangunan.
“Tapi pernahkah kita melihat lebih jauh tentang bagaimana dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri tersebut?,” tanyanya.
Melalui film “Murka Tapak” ini, penonton akan diajak melihat cerita yang mungkin selama ini jarang didengar secara langsung.
Film ini menelusuri perjalanan industri batu bara di empat wilayah Sumatera, yaitu Bengkulu, Aceh, Padang, dan Lahat. Mulai dari wilayah pertambangan, jalur distribusi, pelabuhan, hingga aktivitas PLTU.
Reva juga menambahkan di dalamnya juga terdapat berbagai cerita tentang kehidupan masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan lingkungan.
Mulai dari petani yang menghadapi kerusakan lahan, nelayan yang kehilangan ruang tangkap, persoalan pencemaran air dan udara, hingga perjuangan warga dalam mempertahankan lingkungan dan ruang hidup mereka.
Usai menyaksikan film, undangan dan penonton pun merespons dengan semangat.
Sementara itu, Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Palembang Mutia Maharani mengakui kalau film yang baru saja ditontonnya mengajak penonton untuk merasakan bagaimana beragam keresahan, sakit yang diderita masyarakat korban industri ekstraktif sektor batu bara.
“Ada kesakitan, ada kemarahan, ada perlawanan tapi ditampilkan dengan smooth, penonton merasakan itu,” terangnya.
Dia juga menyoroti kalau perempuanlah yang paling terdepan menerima dampak dari proyek energi fosil, perempuan petani lahannya rusak, tanaman tidak produktif lagi.
Perempuan kesulitan mendapatkan air bersih, perempuan terpaksa bekerja ekstra dalam menjaga keluarga karena gampang sakit dan juga berulang kali membersihkan rumah dan pekarangan.
“Semua itu, tergambar dalam film documenter ini, keren,” imbuhnya.
Setali tiga uang, Sekretaris AJI Kota Palembang Nefri Inge menambahkan khusus untuk scene di Lahat penyaksikan film ini membawa ingatan kembali saat melakukan reportase di Kawasan Merapi.
“Sungai Pule, Sungai Pendian yang rusak akibat aktivitas PLTU itu nyata, saya menyaksikan langsung,” ucapnya.
Dia bercerita, ketika meliput di Lahat, dibantu kawan-kawan Anak Padi mendatangi sejumlah lokasi yang terindikasi tercemar dan rusak karena aktivitas PLTU.
“Penelusuran yang kami lakukan membuktikan kalau warga desa dan petani tidak bisa lagi beraktivitas dengan normal, lahan sudah rusak, air sudah tercemar,” terangnya.
Jurnalisme Tak Netral
Merespons peluncuran film documenter “Murka Tapak”, Ketua Prodi Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang Jufrizal MA mengatakan film ini menjadi bukti bahwa karya jurnalistik tidak boleh netral, tetapi harus berpihak.
“Film ini menunjukan bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat tapak menjadi langkah tepat yang dipilih dengan menerapkan jurnalisme advokasi,” ucapnya.
Kerusakan lingkungan, menurut dia menjadi masalah yang kini dihadapi mayoritas penduduk negeri ini, akibat proyek yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia bercerita sebagai perantau dari Aceh, ia selalu was-was mengingat keluarga di kampung halaman, karena bencana ekologis terus terjadi.
“Film ini diharapkan mampu membuka mata, kalau sesungguhnya kerusakan lingkungan terjadi karena campur tangan segelintir orang yang berkuasa dan dampaknya luas merugikan masyarakat,” kata dia.
Warga Desa Ikut Nobar
Mengamplifikasi film dokumenter menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi tim. Karena itu, untuk terus menyampaikan bahwa kondisi masyarakat korban semakin terpuruk akibat PLTU batubara, pihaknya mengajak warga tapak nonton adalah jadi langkah yang harus dilakukan.
Di Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumsel sejumlah warga juga nonton peluncuran film dokumenter “Murka Tapak”.
“Kami masyarakat korban PLTU di Lahat tidak sendirian, kawan-kawan di Aceh, di Sumbar dan Bengkulu juga terus berlawan, ini menjadi penyemangat untuk terus berjuang,” kata Ketua Yayasan Anak Padi Sahwan.
Desa Muara Maung merupakan satu dari desa yang terdampak PLTU batubara Keban Agung. Desa lainnya adalah Desa Telatang dan Desa Kebur.
“Dulu Sungai Lematang dan anak-anak sungai menjadi sumber kehidupan warga desa, itu belasan tahun lalu. “Kini sungai tercemar, udara kotor dan lahan pertanian sudah tidak produktif lagi, semua itu dampak energi fosil,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Perkumpulan Sumsel Bersih Arlan. Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat menjadi daerah yang paling terdampak aktivitas industry ekstraktif batubara.
Ia mencontohkan di daerah dampingan Sumsel Bersih, di kawasan Niru, Kabupaten Muara Enim, warga dipaksa untuk menerima pembangunan PLTU hingga PLTU beroperasi.
“Akibatnya, kini lahan tidak produktif, sungai dan Udara tercemar,” katanya.
Kondisi tersebut sangat relevan dengan film documenter “Murka Tapak” yang menyajikan realitas masyarakat korban yang terpaksa bertahan di tanah mereka ditengah desakan industri ekstraktif.
Karena itu, kampanye suntik mati PLTU menjadi sangat penting untuk terus digaungkan.(rel)
