sriwijayamedia.com- Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) mendeklarasikan Ikrar Buruh Indonesia untuk menjaga persatuan bangsa, membela demokrasi konstitusional, dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Ikrar itu dibacakan dalam kegiatan bertajuk “Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto” di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan ikrar tersebut merupakan seruan kepada buruh, petani, nelayan, guru, tenaga honorer, dan masyarakat luas untuk menjaga persatuan bangsa.
“Tujuan daripada aksi deklarasi hari ini adalah ingin menyerukan, ingin memberitahu, ingin menyampaikan kepada kaum buruh di seluruh Indonesia, kelas pekerja lainnya di seluruh Indonesia, dan rakyat Indonesia bahwa menjaga persatuan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di hari-hari ini dan hari-hari ke depan,” kata Said Iqbal.
Said mengatakan dukungan itu berangkat dari penghormatan terhadap mandat rakyat yang diperoleh Prabowo melalui pemilu.
Ia menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan nasional harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Pada saat yang sama, buruh, mahasiswa, dan masyarakat tetap berhak mengkritik kebijakan pemerintah dan menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi damai.
“Demonstrasi diperbolehkan, tapi tidak boleh rusuh, merusak, bakar-bakaran,” ujarnya.
Said juga menyebut sejumlah kebijakan yang menjadi dasar dukungan koalisi, antara lain pelindungan pekerja rumah tangga, reforma agraria, pembatasan praktik alih daya, dan kebijakan pengupahan.
Ia menyoroti pengesahan aturan pelindungan pekerja rumah tangga yang, menurutnya, telah diperjuangkan selama 22 tahun.
Ia juga menilai redistribusi tanah dalam reforma agraria membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.
“Kami akan jaga Prabowo Subianto yang sudah terpilih secara sah dan konstitusional, karena kebijakannya anti-neolib,” terang Said.
Melalui ikrar tersebut, koalisi juga mendorong pemerintahan Prabowo mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan.
Said menekankan bahwa pengelolaan kekayaan alam dan perekonomian nasional harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945 agar hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Said mengajak masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya agar kabar bohong tidak memecah belah bangsa.
Ia menyebut deklarasi di Monas sebagai langkah awal dan mengatakan koalisi siap mengerahkan anggota dari berbagai daerah apabila muncul upaya memicu kerusuhan atau mengganggu pemerintahan yang sah.
Ia kembali menegaskan bahwa kritik dan demonstrasi damai tetap menjadi bagian dari demokrasi.
“Kali ini kami tunjukkan secara terbuka. Pasti ada pro-kontra, bagi kami tidak penting, yang penting adalah persatuan Indonesia,” papar Said.
Ikrar Buruh Indonesia
Buruh Indonesia berikrar dan menyerukan pertama menjaga persatuan bangsa Indonesia ; menjaga demokrasi konstitusional dan berkeadilan ; menjaga Presiden Prabowo Subianto yang telah terpilih secara sah dan konstitusional oleh rakyat Indonesia ; serta menjaga agar negara kesejahteraan (welfare state) yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang didukung rakyat Indonesia.(santi)
