Sriwijayamedia.com- Kinerja pelaksanaan APBN Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2024.
Hal ini ditunjukkan melalui kinerja realisasi pendapatan dan belanja negara yang tetap tumbuh positif. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi dari penerimaan tahun lalu.
“Belanja negara juga menunjukkan kinerja yang optimal yang ditunjukkan melalui realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang lebih tinggi dari tahun lalu,” kata Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tarmizi, dalam rapat pleno forum Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel beranggotakan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Sumsel, Kamis (23/1/2025).
Menurut dia, perkembangan APBN dan Dinamika perekonomian Sumsel di tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa fenomena nasional dan global yang memberikan tekanan maupun dorongan terhadap perekonomian di Sumsel.
Antara lain hari raya besar keagamaan nasional, pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), fenomena El Nino, serta dinamika politik global.
Pendapatan negara tumbuh 16,23% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp23,90 triliun atau 106,47% dari target yang ditetapkan.
Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp19,82 triliun atau terealisasi sebesar 100,39%, tumbuh 7,21% didorong oleh peningkatan setoran masa atas aktivitas sektor perkebunan kelapa sawit dan karet serta peningkatan setoran pemungut instansi pemerintah dan BUMN atas kegiatan bidang konstruksi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sumsel.
Selain itu faktor pendorong lainnya adalah penerimaan PPh Non Migas tumbuh positif sebesar 7,6% dan PPN & PPnBM tumbuh sebesar 6,7% yang menunjukkan baiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Sumsel, serta penerimaan PBB yang tumbuh sebesar 9,0% dengan capaian sebesar 112,9%. Karena pembayaran PBB yang sudah memasuki jatuh tempo dan pembayaran ketetapan PBB.
“Pendapatan dari kepabeanan dan cukai juga mencatatkan pertumbuhan positif dengan realisasi sebesar Rp343,32 miliar atau tercapai 103,65% dari target yang didorong oleh faktor peningkatan kinerja ekspor-impor di Sumsel serta peningkatan harga CPO di semester II 2024,” urainya.
Untuk realisasi bea masuk mengalami peningkatan 6,42% (yoy) disebabkan adanya peningkatan importasi beras, bahan baku karet, dan mesin.
Komoditi impor yang mendominasi sampai dengan Desember 2024 adalah serealia (beras). Sedangkan komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar sampai dengan Desember 2024 didominasi Produk CPO.
Pun realisasi bea keluar tumbuh positif 26,76% (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan rata-rata harga patokan ekspor (HPE) selama 2024 yang mencapai 1,93% (yoy).
Sedangkan pertumbuhan terbesar yaitu 109,8% berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp3,74 triliun atau terealisasi 157,29% dari target, terdiri dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP Lainnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L). PNBP BLU tercapai sebesar Rp2,10 triliun atau 111,86% dari target, pendapatan PNBP lainnya tercapai sebesar Rp1,65 triliun atau 325,41% dari target, termasuk PNBP aset, piutang, dan lelang sebesar Rp82,29 miliar.
Dia melanjutkan peningkatan PNBP ini didorong oleh faktor peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, serta inovasi layanan pemerintah.
Sementara itu, dari sisi belanja negara terealisasi sebesar Rp52,62 triliun, tumbuh 4,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp19,53 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp33,09 triliun.
Dia memaparkan belanja negara di wilayah Sumsel juga tumbuh positif dengan capaian realisasi yang optimal dalam rangka melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan.
Kinerja belanja negara tumbuh positif 4,02% (yoy) dengan pendorong utama dari belanja pemerintah pusat (belanja K/L) yang tumbuh positif 20,21% (yoy).
Kinerja positif ini juga menunjukkan peran APBN dalam mendukung agenda pembangunan melalui pembangunan PSN, kegiatan Pemilu dan Pilkada di 2024, maupun sebagai shock absorber melalui penyaluran program KIP Kuliah Mahasiswa dan program Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitas Sosial (Bansos ATENSI).
Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) telah dilakukan secara optimal untuk mendukung APBD Sumsel dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung sektor prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Dukungan tersebut dilakukan melalui realisasi penyaluran TKD dalam bentuk penyaluran DBH yang mencapai Rp11,20 triliun, penyaluran DAU yang mencapai Rp13,35 triliun, penyaluran DAK Fisik yang mencapai 1,4 triliun, penyaluran DAK Non Fisik yang mencapai Rp4,18 triliun, penyaluran Dana Desa (DD) yang mencapai Rp2,59 triliun, penyaluran Insentif Fiskal yang mencapai Rp239,91 Miliar, serta penyaluran hibah mencapai Rp120,16 miliar.
“Perekonomian Sumsel sepanjang tahun 2024 resilien di tengah ketidakpastian, baik yang berasal dari nasional maupun global. Kinerja fiskal di wilayah Sumsel tahun 2024 juga tetap solid dan kredibel. Pendapatan negara melampaui target dan belanja negara terealisasi dengan optimal. Kinerja optimal APBN 2024 ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan APBN 2025,” jelasnya. (cha)
