Sriwijayamedia.com- Gelombang penolakan terhadap Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumsel H Yulian Gunhar, SH., MH., terus bergulir, dilakukan para penggiat olahraga di Sumsel.
Aksi penolakan ini buntut dari ingkar janjinya Ketum KONI bahwa dirinya terpilih bukan melalui voting, melainkan melalui mufakat.
Gelombang penolakan dimulai mundurnya satu-persatu sejumlah Pengurus KONI Sumsel usai pelantikan KONI Sumsel masa bakti 2023-2027 hingga deklarasi mosi tidak percaya, di Hotel Swarna Dwipa Palembang.
Gelombang penolakan yang dilakukan ratusan penggiat olahraga tersebut berlanjut hingga menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel dan juga Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel dengan tuntutan penyampaian mosi tidak percaya.
“Pada kesempatan ini kami mengingatkan kembali untuk hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) bahwa itu cacat hukum. Oleh karena itu kami meminta PJ Gubernur Sumsel menyetop sementara dana pembinaan olahraga di KONI Sumsel, sebelum permasalahan ini selesai,” ujar Ketum Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia (PSAWI) Sumsel Lidayanto, S.Sos., M.Si., dalam orasinya, Jum’at (5/1/2024).
Dia menjelaskan bahwa hasil Musprovlub cacat hukum karena pada Musprovlub itu berawal terjadi perdebatan sehingga dilakukan mufakat. Hasil mufakat adalah Yulian Gunhar Ketua dan M Asrul Indrawan sebagai Sekretaris.
“Jadi secara tegas disampaikan Musprovlub bukan aklamasi, tapi mufakat. Bahkan, massa aksi juga telah membawa surat mosi tidak percaya sebanyak 67 Cabang Olahraga (cabor) dari 85 Cabor yang ada,” paparnya.
Tak hanya itu, massa aksi juga telah menyiapkan 10 Tim Pengacara yang akan melaporkan ke BAORI. Bahkan, pihak massa aksi juga akan menemui KONI Pusat agar mendesak digelar Musprovlub digelar kembali.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumsel H Rudi Irawan, S.Sos., M.Si., berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan.
Dia mengklaim Pemprov Sumsel sangat peduli dengan olahraga di Sumsel ini. Buktinya, Rapat Kerja Daerah (Rakerda), dan Musprovlub difasilitasi oleh Gubernur Sumsel dan Pemprov Sumsel.
“Pelaksanaan Rakerda dan Musprovlub kita menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus KONI Sumsel sebelumnya. Silakan melaksanakan Rakerda dan Musprovlub sendiri, kami hanya memberikan fasilitasi, agar kegiatan itu berlangsung dengan baik dan lancar,” katanya.
Apapun dinamika yang terjadi di dalam Rakerda dan Musprovlub, selagi itu memang tidak melanggar AD/ART dan disepakati dalam kegiatan tersebut silakan saja.
“Sikap kita sama, kita ingin olahraga di Sumsel ini di kenal orang, kita ini selama penyelenggara event. Event apa saja di Sumsel ini insya Allah sukses, cuma apakah itu berbanding lurus dengan prestasi olahraga kita di tingkat nasional. Apapun itu hasilnya, akan kami laporkan ke Penjabat Gubernur Sumsel, serta insya Allah dalam waktu dekat pun akan berkoordinasi dengan KONI Pusat,” jelasnya.(ton)
