Jakarta, Sriwijaya Media – Perang antara Ukraina dan Rusia telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan berlangsung hampir 4 bulan sejak hari pecahnya perang. Tidak ada tanda-tanda akan berakhirnya penembakan di berbagai belahan dunia.
Dalam menghadapi tatanan kehidupan baru (new normal), masyarakat internasional menghadapi kekhawatiran baru atas risiko konflik bersenjata yang meningkat di berbagai tempat termasuk di negara mereka sendiri.
Dunia telah berupaya keras untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian, tetapi setelah berakhirnya perang dingin, identitas-identitas etnis dan keagamaan yang terikat oleh ideologi muncul sebagai sebuah sumber konflik.
Munculnya struktur konflik baru membutuhkan pendekatan baru dalam pemecahan masalah.
Dalam realitas ini, prestasi-prestasi organisasi perdamaian internasional Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), di tingkat swasta menghadirkan ‘model perdamaian baru’ kepada komunitas global.
Ketua Man-hee Lee dari HWPL adalah seorang veteran Perang Korea yang telah mengalami berbagai kengerian perang, diberhentikan dari dinas militernya karena luka tembak.
Dia adalah seorang aktivis perdamaian yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama pengakhiran perang dan perdamaian dunia.
Prestasi representatifnya dalam memimpin HWPL Aladdin kontribusinya terhadap perdamaian di Mindanao, Filipina.
Mindanao adalah lokasi konflik bersenjata terbesar di Asia Tenggara karena konflik-konflik. Moro Islamic Liberation Front (MILF), yang berbasis di Mindanao, adalah angkatan bersenjata terbesar di Asia Tenggara serta Filipina.
Pada tahun 2010-an, pemerintah Filipina menyatakan perang habis-habisan dengan MILF, yang telah mengakibatkan lebih dari 120.000 korban. Konflik Mindanao dengan jelas menunjukkan masalah masyarakat internasional: merebaknya konflik berbasis identitas-identitas etnis dan keagamaan yang muncul pada abad ke-21.
Setelah banyak pertumpahan darah, pemerintah Filipina dan MILF menandatangani Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) pada Oktober 2012 karena intervensi komunitas internasional, yang mengakui otonomi Muslim di Mindanao.
Bahkan setelah perjanjian itu, konflik yang telah berakar antara Islam dan Katolik tidak berakhir. Kemudian, pada September 2013, Antonio Ledesma, mantan Uskup Agung Katolik Keuskupan Agung Metropolitan Cagayan de Oro, meminta Ketua Lee dari HWPL untuk menengahi penyelesaian konflik Mindanao.
Ketua Lee yang telah berkeliling dunia 31 kali untuk perdamaian hingga sesaat sebelum Covid-19, menanggapi kunjungan ke Mindanao yang masih tegang akibat konflik bersenjata.
Pada 24 Januari 2014, Ketua Lee mengunjungi Mindanao dan mengadakan Gerak Jalan Damai, dengan mengundang lebih dari 1.000 orang termasuk para mahasiswa dari Universitas Negeri Mindanao, dan para anggota Kelompok Pemuda, ke Kota General Santos, Filipina untuk pertama kalinya.
Setelah Gerak Jalan Damai, Ketua Lee menyerukan untuk menghentikan tindakan-tindakan apa pun yang mungkin mendorong konflik atas nama agama dan menekankan bahwa
“Kehendak pencipta bukanlah perang, tetapi perdamaian,” katanya.
Setelah itu, dia bertanya kepada para hadirin, “Apakah Anda menginginkan perdamaian atau perang? Jika Anda menginginkan perdamaian, silahkan angkat tangan.”
Dengan melihat semua orang dengan tangan terangkat, Ketua Lee meminta Fernando Capalla, mantan Uskup Agung Davao, dan Esmael Mangudadatu, Gubernur Maguindanao untuk menandatangani sebuah perjanjian damai.
Pasukan pemerintah dan MILF akhirnya menyepakati lampiran akhir dari Perjanjian Perdamaian Awal pada tanggal 25 Januari 2014. Perjanjian tersebut adalah untuk mengakui otonomi Muslim dan secara bertahap melucuti senjata MILF di wilayah Bangsamoro di Mindanao selatan, dan itu dianggap sebagai kemajuan terbesar dalam proses negosiasi 18 tahun antara kedua belah pihak.
Pada Mei tahun itu, Parlemen Filipina mulai memasukkan apa yang disebut Undang-Undang Dasar Bangsamoro ke dalam proses legislatif, dan perang saudara di Mindanao berakhir ketika Presiden Rodrigo Duterte akhirnya menandatangani Undang-undang ini pada Agustus 2018 lalu.
Perjanjian Perdamaian Sipil yang diarbitrase oleh HWPL adalah deklarasi perdamaian permanen Mindanao. Sejak itu, HWPL dan semua pihak terkait, termasuk politik lokal, agama, dan masyarakat sipil, terus bekerja sama untuk membangun perdamaian di Mindanao.
Upaya-upaya yang diprakarsai oleh masyarakat sipil telah dikembangkan untuk bekerja sama di bidang pendidikan dengan kementerian pemerintah pusat di tingkat nasional.
Dimulai dengan penandatanganan MoU dengan 70 institusi pendidikan pada Februari 2016, HWPL telah mengimplementasikan pendidikan perdamaian di tingkat internasional yang disampaikan oleh PBB dan UNESCO kepada para siswa dan warga di Filipina.
HWPL telah menandatangani MOU dengan Commission on Higher Education (CHED) pada tahun 2018.
Melalui kerjasama ini, bahkan 2.551 guru dari 557 lembaga pendidikan di Filipina dilatih, untuk mengajar pendidikan perdamaian hingga 23.000 siswa (200 guru dan 5.000 siswa dari Mindanao).
Selain itu, HWPL melanjutkan sebuah kampanye untuk meningkatkan kesadaran perdamaian di mana para warga berpartisipasi dan juga membangun monumen perdamaian bekerja sama dengan kelompok-kelompok sipil.
Pada 25 Mei 2015, “Perayaan Gerak Jalan Damai Ke-2 dalam Peringatan Deklarasi Perdamaian Dunia” diadakan di Buluan, Provinsi Maguindanao, yang diselenggarakan oleh HWPL.
Pada acara tersebut, tidak hanya tokoh-tokoh Katolik dan Islam setempat tetapi juga tokoh-tokoh penting dari MILF, para politisi, tentara, polisi, dan sekitar 3.000 warga berkumpul untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan.
Selain itu, pada 24 Januari 2016, Monumen Perdamaian HWPL didirikan di Kamp Darapanan, Sultan Kudarat di Mindanao, untuk memperingati perayaan kedua Perjanjian Perdamaian Sipil, dan Ketua MILF Yth Ahod Ebrahim telah mendeklarasikan 24 Januari sebagai ‘Hari HWPL.’
Itu adalah sebuah pengumuman bahwa HWPL telah berkontribusi untuk mencapai perdamaian di Mindanao.
Pada hari ini, Ketua MILF Yth Ahod Ebrahim menghadiahi Ketua Lee dengan sebuah sabit sebagai tanda bahwa dia membuat sabit seperti itu dengan melelehkan senjata-senjata.
“Kemah-kemah akan diubah menjadi komunitas-komunitas yang produktif. Para pejuang kami akan fokus mencari nafkah sendiri, tinggal di kemah dengan damai. Kami juga akan mendirikan monumen perdamaian di kemah-kemah kami yang lain ketika ini diterapkan,” tuturnya.
Dia menyatakan keinginannya untuk mengakhiri perang di Mindanao. Beberapa tahun kemudian, harapan Ketua MILF Yth Ahod Ebrahim menjadi kenyataan.
Monumen Perdamaian HWPL, yang didirikan pada 19 Juli 2021, di Barangay Bagua Mother, Kota Cotabato, Mindanao, adalah buktinya. Monumen perdamaian ini istimewa karena senjata-senjata dimiliki oleh para mantan pejuang MILF. Senjata-senjata telah disumbangkan, dilebur, dan digunakan di monumen.
Mengenai kegiatan-kegiatan masa depan di Mindanao, John Rommel Garces, Manajer Kepala Cabang HWPL Filipina, mengatakan nilai inti dari Perjanjian Perdamaian Mindanao adalah pendekatan ‘peningkatan kesadaran dan tindakan yang berpusat pada warga’ untuk perdamaian.
Sesuai dengan pendekatan ini, HWPL akan melaksanakan proyek-proyek perdamaian berbasis masyarakat sipil seperti pendidikan, agama, pemuda, dan perempuan.
“Pada tahun 2022, kami akan fokus pada pendirian monumen-monumen perdamaian tambahan di Mindanao serta berbagai lokasi di Filipina, realisasi otonomi di Bangsamoro Muslim Mindanao Autonomous Region (BARMM) dan promosi proyek-proyek kerjasama untuk pembangunan perdamaian, pendirian Kantor Perdamaian Antaragama HWPL di Kota Davao dan tempat-tempat lain di Mindanao, dan menjadi tuan rumah pertemuan rutin yang aktif,” jelasnya.(ilang)
