sriwijayamedia.com– Menyikapi dinamika dan kritik serta ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah secara inkonstitusional dari seorang tokoh intelektual, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Jakarta, akhirnya angkat bicara.
FKPPI Jakarta menyerukan kepada semua pihak agar menghormati mandat rakyat.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah hasil proses demokrasi Pemilu yang sah. Segala upaya untuk mengganti kepemimpinan nasional wajib mengikuti mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam undang-undang,” kata Ketua Pengurus Daerah (PD) IX FKPPI DKI Jakarta Bambang Dirgantoro, Rabu (8/4/2026).
Dia mengaku sangat menyayangkan diksi provokatif.
Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang (UU), namun pihaknya sangat menyayangkan penggunaan diksi “menjatuhkan” di luar jalur formal oleh seorang tokoh intelektual Prof Saiful Mujani.
Narasi tersebut berpotensi memicu kegaduhan dan mengganggu stabilitas politik nasional.
“Pergerakan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dikelola melalui dialog dan penguatan kinerja, dengan berpegang teguh pada aturan konstitusi yang berlaku,” terangnya.
Dia mengajak semua untuk tetap fokus pada pembangunan.
Selain itu, pihaknya mengajak seluruh elemen mayarakat untuk mendukung penuh langkah pemerintah untuk tetap fokus bekerja demi kepentingan rakyat tanpa terdistraksi oleh kegaduhan politik yang tidak produktif.
“Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyampaikan aspirasi dan kritik melalui cara-cara yang santun, konstruktif, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku demi menjaga persatuan bangsa,” paparnya.
Menurut dia, demokrasi dan kebebasan berpendapat tetaplah harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Ia pun mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.
“Menggarisbawahi bahwa di tengah situasi politik, keamanan dan ekonomi global yang dinamis, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri adalah modal utama pembangunan. Segala bentuk narasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan yang tidak produktif harus dihindari, agar energi bangsa tidak habis untuk konflik internal, melainkan fokus pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.(irawan)
