Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua (Waka) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran perempuan dalam politik dan pemerintahan.
Hal itu disebabkan eksistensi perempuan di kancah politik merefleksikan berjalannya demokrasi yang kompetitif, terbuka dan fair.
“Kita hidup di era ketika batas-batas lama sudah mulai runtuh. Politik, yang dahulu dianggap sebagai domain laki-laki, kini adalah panggung yang terbuka bagi siapa saja yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi untuk membawa perubahan,” ujar Tamsil, di acara forum Diplomatic Coffee Morning yang digelar di Plaza DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
Acara ini dihadiri oleh Duta Besar Hongaria untuk Indonesia Lilla Karsay, serta pimpinan dan anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, diantaranya senator Gusti Farid Hasan Aman, Senator Mirah Midadan Fahmid, dan Senator Liz Tabuni.
Forum ini merupakan ajang strategis bagi pertukaran gagasan antara parlemen dan komunitas diplomatik mengenai penguatan peran perempuan dalam politik.
Tamsil menambahkan, bahwa partisipasi perempuan dalam politik tidak boleh sekadar memenuhi kuota, tetapi harus memberi dampak nyata bagi kebijakan nasional. Perempuan harus menjadi pengambil kebijakan, bukan hanya objek kebijakan.
“Kita ingin memastikan keterwakilan perempuan bukan sekadar angka, tetapi partisipasi yang bermakna,” tegasnya.
Menurut senator asal Sulawesi Selatan ini, sudah tidak relevan lagi mempertanyakan apakah perempuan mendapatkan ruang yang adil, karena ruang kiprah perempuan telah terbuka lebar.
Saat ini, 36% dari anggota DPD RI periode 2024-2029 adalah perempuan. Angka itu menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya.
Tamsil menjelaskan, salah satu Pimpinan DPD RI adalah seorang perempuan. Demikian pula di alat kelengkapan DPD, senator perempuan memimpin hingga 50%.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa perempuan mampu memainkan peran strategis dalam politik nasional.
“Perempuan selalu memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Di ranah pemerintahan, Megawati Soekarnoputri telah mencatat sejarah sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia,” lanjutnya.
Namun, menurut Tamsil Linrung, representasi dalam jumlah belum cukup.
“Kita tidak ingin perempuan hanya menjadi simbol. Mereka harus berdaya dan suaranya benar-benar didengar dalam pengambilan keputusan,” katanya.
DPD RI, kata Tamsil, berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan dalam politik dan pemerintahan, termasuk memperkuat sistem kaderisasi dan pendampingan bagi calon pemimpin perempuan di daerah.
“Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya merayakan pencapaian perempuan dalam politik, tetapi juga terus bekerja, agar setiap perempuan yang memiliki potensi, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi,” pungkasnya. (Adjie)
