Sriwijayamedia.com – Kepala Disbun Sumsel Ir Agus Darwa, M.Si., memimpin rapat terbatas (Ratas) membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan perusahaan perkebunan bergabung dalam Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel, di Ballroom Aston Hotel Palembang, Kamis (12/10/2023).
Hadir dalam Ratas tersebut antara lain Kepala Bidang (Kabid) KUP Disbun Sumsel Muhammad Irwansyah, SP., M.Si., Kepala Laksana (Kalaksa) BPBD Sumsel Muhammad Iqbal Alisyahbana, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan DLHP Sumsel Deny Sahid, S.IP., Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto, dan undangan lainnya.
“Di Sumsel ada 276 perusahaan perkebunan terdiri dari lintas sektoral ataupun non lintas sektoral. Dari jumlah itu baru 77 perusahaan perkebunan tergabung dalam GAPKI Sumsel. Kami harap nanti rekan-rekan dari perusahaan yang belum bergabung segera masuk dalam GAPKI,” kata Kepala Disbun Sumsel Ir Agus Darwa, M.Si,.
Dalam ratas ini, banyak cara perusahaan untuk keluar dari “kambing hitam” mengatasi karhutla di dalam konsesi. Maka diperlukan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui Corporate Social Responsibilty (CSR).
Dia mengilustrasikan seperti mengajak kerja sama dengan kades ataupun kades dalam memitigasi siapa saja warga yang memiliki lahan perkebunan.
Jika ada yang membuka lahan, diupayakan perusahaan dapat membantu dengan meminjamkan alat berat.
“Selama ini pemilik lahan ketika mau membuka lahan karena minim finansial, maka cara terbaik ialah membakar. Cara seperti itu dampaknya akan meluas dan perusahaan juga yang dikambinghitamkan,” paparnya.
Dia mengapresiasi perusahaan perkebunan yang memiliki rasa kepedulian tinggi dalam penanganan karhutla.
Sementara itu, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto menambahkan setiap tahun pihaknya rutin mengingatkan seluruh anggota untuk mempersiapkan segala sesuatu ketika menghadapi musim kemarau.
“Tiap tahun kita rutin melakukan Training of Training (TOT) bagi petugas di masing-masing anggota. Terakhir ditahun ini kita bekerja sama dengan Disbun, Manggala Agni, diselenggarakan di Jasdam II/Sriwijaya,” terangnya.
Dalam penanganan karhutla, tiap perusahaan diingatkan menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk menara pantau. Untuk menara pantau setinggi 18 meter biasanya perusahaan dengan luasan lahan 500 hektar, sesuai dengan Permentan.(ton)
