Sriwijayamedia.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antar daerah (KAD) dengan Kabupaten Bima dan Nganjuk, di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) terkait Peningkatan Kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 20 sampai 21 September 2023.
Penandatanganan perjanjian KAD ini sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan yang dilakukan TPID Kota Palembang dan TPID Provinsi Sumsel ke Lombok dan Kabupaten Nganjuk pada 31 Mei dan 14 September 2023.
Dimana Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel turut mendukung kegiatan kunjungan lapangan tersebut, dan membantu koordinasi antara pemerintah daerah maupun instansi setempat.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan 3 (tiga) perjanjian KAD Kota Palembang, yakni Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Palembang dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk; Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima dengan Dinas Perdagangan Kota Palembang; serta PKS antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.
Sementara untuk Provinsi Sumsel sendiri dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumsel dengan Pemkab Nganjuk.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ir H Gunawan, M.T.P., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nganjuk Judi Ernanto, S.Pi., MM., Sekda Bima Drs HM Taufik Hak, M.Si., Kepala Biro (Karo) Perekonomian Setda Sumsel Hengky Putrawan, S.Pt., M.Si., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bima Ir H Muhammad Natsir, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang M Raimon Lauri, AR., S.STP., M.Si., Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang Albert Midianto Amat, ST., M.Si, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nganjuk Jusuf Satrio Wibowo, MT.
KAD ini ditujukan sebagai bentuk upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kota Palembang dan TPID Provinsi Sumsel, dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas bawang merah di Provinsi Sumsel.
Penguatan KAD merupakan salah satu dari 5 (lima) arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Jakarta, 31 Agustus lalu.
Dalam pemaparannya, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dr Dra Hj Erliani Budi Lestari, M.Si., menyampaikan bahwa KAD merupakan langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyelesaikan persoalan pembangunan secara komprehensif.
“Sehingga kolaborasi dan kompetisi perlu dikelola untuk memaksimalkan manfaat pengelolaan wilayah,” jelas Erliani.
Rakorpusda Peningkatan Kapasitas TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini dilaksanakan secara hybrid di Swiss-Belhotel Rasuna Epicentrum dan melalui Zoom Meeting.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh anggota TPID Provinsi dan Kab/Kota dari seluruh Indonesia.
Adapun tujuan dari diadakannya rakorpusda ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan KAD, menyamakan persepsi dan peran KAD, serta menyamakan persepsi terkait pelaporan.
Hadir sebagai narasumber Direktur Grup Sektoral dan Regional Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia M Abdul Majid Ikram, serta narasumber lainnya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pangan Nasional, dan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian.
Selain itu, Provinsi Sumsel juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pemaparan terkait success story KAD Provinsi Sumsel dengan Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini dipaparkan oleh Karo Perekonomian Hengky.(ocha)
