PALEMBANG-Ombudsman Republik Indonesia (RI) bersama Ombudsman Kawasan Asia Tenggara berbagi strategi hadapi Era Disrupsi yang diimplementasikan dalam seminar. Pemateri dalam seminar Internasional “A Better Public Service Delivery in The Era Of Disruption” antara lain Ombudsman Australia, Thalland, Timor Leste dan Malaysia, berlangsung di Grand Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin (11/3).
Adapun sebagai narasumber yang hadir adalah Deputy Ombudsman 0ffice of Commonwealth Ombudsman MU Hinchciiffe, Ketua Ombudsman Thalland, General (net.) Viddhavat Rajatanun, Provedor a dos Direitos Humanos : Justica, Ms Jesuina Maria Ferreira Gomes dan Head of Public Complaints Bureau Prime Ministers Department Malaysia, Datuk Harjeet Singh.
Ketua Ombudsman Rl Prof Amzulian Rifai SH., LLM., Ph D, menyatakan dalam menghadapi era disrupsi diperlukan kesiapan seluruh pemangku kepentingan.
Saat ini, hampir seluruh sektor mengalami disrupsi. Era disrupsi yaitu masa ketika perubahan terpadu sangat cepat dan sulit diprediksi. Perubahan tersebut membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan jika tidak ingin ditinggalkan atau digilas oleh perubahan.
“Disrupsi dalam pelayanan publik sangat signifikan dampaknya mengingat pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban pemerintah di saat masyarakat mendambakan pelayanan publik yang berkualitas, murah, cepat, dan terjangkau, seiring kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ucap Amzulian.
Bahkan, lanjut Amzulian, melampaui instrumen penyelenggara layanan. Dalam pengembangan pelayanan diarahkan pada pengembangan pemanfaatan teknologi Infomasi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menyadari pentingnya memahami kebutuhan masyarakat.
”Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek dalam pembentukan regulasi. Sehingga pada saat regulasi diberlakukan tidak terjadi resistensi. Standar pelayanan harus jelas untuk mengurangi perilaku koruptif,“ ungkapnya.
Seminar Internasional ini mendorong beberapa pembicara baik dari dalam maupun luar negeri guna membahas berbagai solusi untuk mengatasl tantangan atas disrupsl di berbagai bldang pelayanan publik di lndonesia.
Seminar internasional yang didukung Department of Fofeign Affairs and Trade (DPA) Australia bertujuan untuk membahas topik di atas dengan asumsi bahwa pelayanan publik yang dladakan oleh birokrasi di Indonesia juga ditantang oleh situasi yang sama.
Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menyatakan dalam rapat kerja ini merupakan proses dan tolak ukur guna peningkatan pelayanan publik lebih baik tentunya menjadi momentum dan memberikan makna yang besar bagi Sumsel dalam rangka percepatan pembangunan.
“Khususnya dalam peningkatakan kualitas pelayanan publik didaerah Sumsel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Hal ini merupakan wujud Ombudsman RI yang memiliki perhatian yang tinggi kepada masyarakat Sumsel,” pungkasnya.(ton)
