Palembang, Sriwijaya Media-Pengurus Wilayah (PW) Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Sumsel periode 2020-2025 secara resmi dilantik dan dikukuhkan, di Graha Hotel Sriwijaya, Selasa (29/9/2020).
Acara ini dihadiri Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Sumsel H Ahmad Najib dan Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK RI, H M Basri Budi Utomo, AS., S.IP.
Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat GNPK RI HM Basri Budi Utomo, AS., S.IP., mengatakan, pihaknya siap menjalankan program pemerintah. Seperti pengawasan program kegiatan rancangan anggaran.
“Kita ingin ada keterbukaan informasi publik, diantaranya saat minta kejelasan dokumen,” ujarnya.
Menurut dia, korupsi itu bisa terjadi di semua sektor. Oleh sebab itu, GNPK akan dibekali diklat pendidikan dan latihan khusus (latsus) pencegahan korupsi.
“Kita tekankan agar anggota GNPK memahami pencegahan korupsi. Karena yang kita hadapi orang pintar. Kita tingkatkan SDM, dari tingkat wilayah hingga daerah,” tuturnya.
Disinggung tentang pilkada yang rawan money politik, sambung dia, saat ini demokrasi berjalan sudah tidak karuan. Pasalnya, perkara money politik bukan hal baru.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak memilih kepala daerah yang memberikan sesuatu.
Bahkan, GNPK Pusat juga melakukan sosialisasi agar masyarakat memilih kepala daerah yang tidak melakukan money politik.
“Secara internal, kita terus meningkatkan SDM, terkait cara efektif mengungkap korupsi. Selama Covid-19, ada indikasi korupsi. Nanti kita ungkap datanya,” tukasnya.
Ditempat yang sama, Ketua PW Daerah GNPK RI Sumsel Aprizal Muslim mengatakan, sesuai arahan Ketum GNPK RI agar tidak menyelesaikan korupsi dengan demo, tapi dengan ilmu yang benar.
“Juga disampaikan Ketum GNPK RI, kita tidak ingin penyelesaian tidak sesuai AD/ART, karena jika dilanggar, maka kepengurusan akan dibekukan. Tidak ada toleransi,” tandasnya.
Dia berharap jika ada temuan harus diungkap. Banyak persoalan itu harus diselesaikan. Bahkan, pihaknya membuka posko pengaduan di setiap kecamatan guna mengawasi penggunaan dana Covid-19 di setiap kabupaten dan kota di Sumsel.
Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Sumsel H Ahmad Najib menambahkan, pihaknya berharap GNPK Sumsel dapat bersinergi dengan Pemprov Sumsel dalam melakukan pengawasan pencegahan korupsi.
“Diharapkan bekerjasama dengan Pemprov Sumsel dalam mencegah korupsi,” ucapnya.
Adapun kepengurusan GNPK RI kabupaten dan kota yang dilantik diantaranya Banyuasin, Muba, Pali, Empat Lawang, Prabumulih, Pagaralam, Muara Enim, Palembang, OKI, OKUS, OKUT, dan Mura. (Ocha)
