Oleh :
Hironimus Taime, Ketua Umum (Ketum) DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD)
Jagad Indonesia dan dunia heboh karena baru terjadi sejarah situasi hukum yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan para Jenderal Polisi lainnya diduga menyadap Presiden RI Jendral TNI (Purn) H Prabowo Subianto dan ribuan lainnya.
Sehingga dijerat melanggar hukum dan diseret kedalam tahanan bahkan dicopot dari jabatan dan ada yang langsung dipecat, karena melanggar kode etik Polri.
Kali ini saya turunkan tulisan ringkasan hukum yang digunakan menjerat semua yang terlibat dan kita bangsa Indonesia sudah tahu, tapi apa salahnya saya buat ringkasan hukumnya sebagai edukasi buat kita semua.
Indonesia sebagai negara hukum memiliki urutan hukum tata negara Indonesia yang tertata sebagai dan ini urutannya yang paling sering dipakai di hukum tata negara Indonesia.
Hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai UU No 12/2011 jo UU No 13/2022 dari yang tertinggi :
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
– Hukum tertinggi, sumber segala sumber hukum
2. Ketetapan MPR (TAP MPR)
– Yang masih berlaku, contoh TAP MPR No I/MPR/2003
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU / Perppu)
– Dibuat DPR + Presiden. Perppu dibuat Presiden dalam keadaan mendesak, harus disetujui DPR
4. Peraturan Pemerintah (PP)
– Untuk menjalankan UU
5. Peraturan Presiden (Perpres)
– Untuk menjalankan UU / PP, atau menyelenggarakan pemerintahan.
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (Perda Kab/Kota)
Prinsipnya :
Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
Kalau bertentangan, yang lebih tinggi yang menang.
2. Urutan Materi Hukum Tata Negara yang Dipelajari.
Kalau urutan belajar / struktur HTN-nya, biasanya begini :
1. Pengertian dan Ruang Lingkup HTN – negara, konstitusi, pemerintahan
2. Sumber HTN – UUD 1945, UU, kebiasaan ketatanegaraan, doktrin, yurisprudensi
3. Asas-asas HTN – kedaulatan rakyat, negara hukum, pemisahan kekuasaan
4. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan – NKRI, Republik, Presidensial.
5. Lembaga Negara – MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK.
6. Hubungan Antar Lembaga Negara – checks and balances
7. Hak Asasi Manusia dan Warga Negara
8. Pemerintahan Daerah – otonomi daerah, desentralisasi.
9. Pemilu dan Partai Politik
10. Perubahan Konstitusi / Amandemen
Segitiga dengan penjelasan diatas kita hubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi belakangan terkait mantan Kapolri Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si ,bdan Jenderal Polisi lainnya sampai ditangkap, ditahan, dan menjalani proses hukum bahkan dari berita media ada yang sudah dipecat karena melanggar kode etik Polri.
Justru itu ironinya
Menurut anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan dalam rapat 16 November 2026, RUU Penyadapan dulu gagal disahkan di ujung pembahasan karena Kapolri saat itu dan Ketua KPK saat itu tidak setuju.
Yang dilanggar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menurut Bareskrim adalah :
1. Perkap No 5/2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri
Ini aturan utama penyadapan di Polri.
Isinya :
1. Penyadapan hanya untuk kepentingan penegakan hukum, harus melindungi HAM, legalitas, dan kerahasiaan.
2. Harus ada izin dari Kabareskrim, lalu izin dari Ketua Pengadilan Negeri baru boleh jalan.
Dugaan Penyidik :
Nomor-nomor target dimasukkan ke sistem LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa prosedur itu, dan berlangsung sejak Januari 2025 sampai 2026.
Bahkan ada dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer LIMS sekitar Oktober 2026.
2. Pasal-pasal pidana yang dipakai untuk menjerat :
1. Pasal 258 UU No 1/2023 tentang KUHP – secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman 10 tahun.
2. Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP* – ancaman *6 tahun.
3. Pasal 32 ayat (1) UU ITE – sengaja tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain. Ancaman 8 tahun.
Target yang disebut penyidik bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, tapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, LSM, hingga ormas.
Statusnya sekarang :
Masih dugaan / tersangka, belum putusan pengadilan.
Listyo Sigit ditahan hingga 23 November 2026, bersama 3 jenderal lain.
Jadi jawab singkatnya :
Bukan UU Penyadapan yang dilanggar, karena UU-nya belum ada.
Yang dilanggar adalah Perkap 5/2010 + KUHP + UU ITE*.










