sriwijayamedia.com – Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus BAN Liow, menyoroti masih banyaknya persoalan dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah (perda) di Indonesia.
Ia menilai, regulasi daerah perlu disusun secara lebih efektif dan efisien agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Stefanus dalam Dialog Nasional yang turut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk serta sejumlah pemangku kepentingan daerah, termasuk perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan Wali Kota Ternate.
Stefanus mengatakan, dialog nasional tersebut menjadi ruang untuk menyerap berbagai pandangan dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait persoalan legislasi daerah.
Masukan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut BULD DPD RI dalam menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan daerah.
“Kami memberikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai pandangan serta masukan dari stakeholder daerah, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri. Ini akan kami tindak lanjuti agar dialog ini tidak hanya berhenti pada pertemuan hari ini, tetapi benar-benar mewujudkan harapan bersama,” ujar Stefanus saat jumpa pers, Rabu (18/11/2026).
Stefanus mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, terdapat sekitar 2.000 rancangan peraturan daerah (ranperda) tingkat provinsi, namun yang telah difasilitasi baru sekitar 900 rancangan atau sekitar 34 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya sejumlah kendala dalam proses pembentukan regulasi daerah.
Salah satunya adalah penyusunan naskah akademik yang belum memenuhi standar dan belum didukung kajian serta riset yang memadai.
Stefanus menegaskan, BULD DPD RI akan terus mengawal berbagai masukan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, khususnya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perda agar tercipta harmonisasi antara regulasi pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses pembentukan regulasi daerah, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
Menurut Ribka, tidak semua pemerintah daerah memiliki tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang memadai. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki tata kelola pembentukan regulasi di daerah.
Ribka menjelaskan, proses pembentukan perda membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum.
Pemerintah daerah bersama DPRD memiliki peran dalam menginisiasi dan menyusun rancangan perda, sementara Kemendagri melakukan fasilitasi dan Kementerian Hukum menjalankan proses harmonisasi.
“Intinya, harus ada ekosistem yang baik dalam pembentukan peraturan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum perlu diperkuat agar regulasi yang dihasilkan lebih efektif dan efisien,” kata Ribka.
Ribka juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam proses penyusunan perda.
Menurut dia, masih ditemukan pemerintah daerah yang belum mengalokasikan APBD secara memadai untuk perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah.
Ia menegaskan, partisipasi masyarakat harus menjadi bagian penting sejak tahap awal pembentukan regulasi. Sebab, perda yang dihasilkan nantinya akan diberlakukan dan digunakan oleh masyarakat luas.
Selain itu, sosialisasi setelah perda disahkan juga harus dilakukan agar masyarakat memahami substansi dan tujuan regulasi tersebut.
“Karena perda ini nantinya digunakan oleh publik dan masyarakat, maka sejak proses perencanaan hingga setelah perda ditetapkan harus melibatkan masyarakat dan disosialisasikan dengan baik,” jelasnya. (Adjie)










