Presiden Prabowo Minta Waktu Tambahan, MPR Undur Pemilihan Wapres Pengganti Hingga 9 Desember

Ketua MPR RI Ahmad Muzani/sriwijayamedia.com-adjie

sriwijayamedia.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengundur jadwal pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan waktu untuk melakukan komunikasi politik dengan partai koalisi dan sejumlah tokoh sebelum menentukan dua calon Wapres yang akan diajukan kepada MPR.

Bacaan Lainnya

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal tersebut telah disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Rapat gabungan menyetujui pelaksanaan sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden pengganti pada Rabu, 9 Desember 2026,” ujar Muzani, dalam konferensi pers seusai rapat.

Menurut Muzani, permintaan penundaan disampaikan Presiden melalui surat resmi kepada pimpinan MPR.

Selain mempertimbangkan padatnya agenda kenegaraan, Presiden membutuhkan waktu untuk menghimpun pandangan dari partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh terkait figur yang dinilai tepat menduduki kursi Wapres.

Dengan perubahan jadwal tersebut, Presiden memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR.

“Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wapres sesuai ketentuan UUD 1945,” tegasnya.

Muzani menjelaskan, setiap calon wajib memenuhi 22 persyaratan administratif yang akan diperiksa secara menyeluruh oleh tim verifikasi.

Pemeriksaan tersebut mencakup dokumen pendidikan, termasuk ijazah, serta persyaratan lain yang ditentukan.

Untuk memastikan kelancaran proses, MPR telah membentuk panitia ad hoc beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD RI.

Panitia tersebut dipimpin Bambang Wuryanto dengan didampingi dua wakil ketua.

Sementara itu, tim verifikasi ditunjuk Lestari Moerdijat sebagai Koordinator dan Habiburokhman sebagai Ketua Tim Verifikasi.

Muzani menyebut mekanisme pemilihan, termasuk kemungkinan penggunaan pemungutan suara dalam sidang paripurna, masih akan dirumuskan lebih lanjut oleh panitia ad hoc.

“Proses pemilihan Wapres melalui MPR RI merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi,” ungkapnya.

Karena itu, MPR menilai persiapan matang diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai konstitusi.

MPR juga menyepakati bahwa pelantikan Wapres terpilih dilaksanakan oleh MPR dengan berpedoman pada Pasal 3 UUD 1945. (Adjie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *