Buka Rakor Forum Penataan Ruang, Gubernur Deru Minta Penetapan LP2B Perlu Disosialisasikan

Gubernur Sumsel H Herman Deru didampingi Kepala Dinas PUBMTR Sumsel Ir M Affandi, membuka Rakor Forum Penataan Ruang Provinsi Sumsel Tahun 2026, ditandai dengan pemukulan gong, Senin (16/11/2026)/sriwijayamedia.com-ist

sriwijayamedia.com- Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, SH., MM., meminta penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) disosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat.

Pernyataan demikian disampaikan Gubernur H Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Penataan Ruang Provinsi Sumsel Tahun 2026, inisiasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumsel, berlangsung di Grand Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (16/11/2026).

“Penetapan LP2B harus disosialisasikan ke masyarakat. Hal ini penting agar warga tidak terkejut ketika lahan miliknya tiba-tiba masuk dalam kawasan dengan peruntukan tertentu,” kata Gubernur Deru.

Menurut dia, penataan ruang tidak boleh hanya berpedoman pada peta satelit, tetapi harus disertai pengecekan langsung ke lapangan serta komunikasi dengan masyarakat.

“Jangan hanya menggunakan peta satelit saja, tetapi harus turun langsung ke lapangan. Kalau memang perlu ganti rugi, maka dimungkinkan ganti rugi. Sebab, ada masyarakat yang terkejut karena tiba-tiba lahannya masuk dalam kawasan tertentu,” terang Deru.

Dia menilai jika kurang sosialisasi dalam penetapan tata ruang berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Karena itu, melalui rapat koordinasi tersebut, Deru meminta seluruh pihak melakukan evaluasi dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan permasalahan sebelum kebijakan penataan ruang ditetapkan.

“Jangan hanya karena sudah terlanjur ditetapkan, kemudian tidak bisa dievaluasi. Harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korbannya,” imbuhnya.

Deru juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang tidak boleh berhenti.

Dia meminta para bupati dan wali kota (Wako) menginstruksikan ke seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan secara konsisten.

Selain itu, sinkronisasi antara kementerian terkait, instansi vertikal, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan kawasan juga perlu dilakukan.

“Jangan sampai pembangunan infrastruktur, seperti jalan yang sudah direncanakan, justru terkendala karena bersinggungan dengan kawasan LP2B maupun kawasan hutan produksi. Kita tidak ingin mewariskan kesalahan dalam pemanfaatan ruang kepada anak cucu kita. Sebab, sekali salah dalam penataan ruang dan pemanfaatannya, dampaknya bisa berlanjut dalam jangka panjang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUBMTR Sumsel Ir M Affandi, ST., M.Sc., IPU, ASEAN Eng., menambahkan rakor FPR 2026 digelar untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antarperangkat daerah serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai rencana tata ruang dan mendukung pembangunan Provinsi Sumsel yang terarah, terpadu, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Dia menjelaskan salah satu pembahasan penting dalam rakor tersebut adalah perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan ketahanan pangan, khususnya tindak lanjut usulan LP2B.

“Usulan LP2B di Sumsel mencapai sekitar 455 ribu hektar atau 87,6 persen. Angka tersebut telah melampaui ketentuan minimal 87 persen dari yang ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” paparnya.

Untuk mengoptimalkan peran Forum Penataan Ruang, salah satunya melalui perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan ketahanan pangan.(ton)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *