Oleh :
Ardi Muthahir, SH, MH Bin Bustomi Muthahir, Akademisi Fakuktas Hukum (FH) Universitas Sriwijaya (Unsri) sekaligus Konsultan Hukum Zahrawain Consulting
Dua puluh tiga tahun perjalanan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) merupakan perjalanan yang tidak semata-mata layak diperingati sebagai peristiwa kelembagaan, tetapi patut direnungkan sebagai bagian dari perjalanan panjang demokrasi konstitusional Indonesia.
MK RI, yang lahir dari rahim reformasi ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945, bukan sekadar pengadilan tambahan dalam arsitektur kekuasaan kehakiman. Ia adalah manifestasi dari gagasan constitutional supremacy.
Gagasan bahwa konstitusi bukan sekadar teks politik, melainkan norma hukum tertinggi yang harus dijaga oleh lembaga yang independen dari tekanan mayoritas legislatif maupun kehendak eksekutif.
Pembentukan MK merupakan konsekuensi penting dari perubahan UUD 1945 pada era Reformasi, khususnya hadirnya Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahmakah Konstitusi.
Kehadiran MK sesungguhnya merepresentasikan perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan negara tidak lagi cukup memperoleh legitimasi hanya dari proses politik, tetapi harus senantiasa tunduk pada konstitusi.
MK sebagai salah satu institusi kunci dalam menjaga supremasi konstitusi. MK bukan sekadar pengadilan yang menyelesaikan perkara, melainkan institusi yang berada pada persimpangan antara hukum, demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan pembatasan kekuasaan. MK harus cukup kuat untuk membatalkan produk hukum yang dibuat oleh lembaga politik ketika produk tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Namun di sisi lain, kekuasaan untuk membatalkan produk politik tersebut harus dibatasi oleh prinsip judicial restraint, metodologi penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kesadaran bahwa legitimasi yudisial tidak sama dengan legitimasi politik.
HUT ke-23 MK seharusnya tidak berhenti pada capaian kelembagaan. Momentum ini justru harus menjadi ruang evaluasi.
Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik yang mengatur struktur pemerintahan. Konstitusi juga merupakan instrumen pembatas kekuasaan sekaligus instrumen perlindungan hak warga negara.
MK menjadi institusi yang memastikan bahwa kehendak mayoritas politik tidak selalu identik dengan kehendak konstitusional.
Judicial review pada hakikatnya merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa demokrasi tidak berubah menjadi tirani mayoritas. Fungsi tersebut semakin penting karena proses pembentukan undang-undang berada pada wilayah politik.
Undang-undang (UU) merupakan produk kompromi politik antara DPR dan Presiden. Kompromi tersebut sah secara demokratis, tetapi tidak selalu identik dengan kebenaran konstitusional.
MK merupakan mekanisme constitutional correction terhadap kemungkinan terjadinya legislative constitutional error.
MK sebagai the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution, sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Menjadi penjaga konstitusi bukan berarti MK menjadi pemilik konstitusi. Konstitusi adalah milik seluruh bangsa Indonesia.
MK memang memiliki otoritas untuk memberikan tafsir yudisial terhadap konstitusi dalam perkara yang menjadi kewenangannya, tetapi otoritas tersebut harus dijalankan melalui argumentasi hukum yang transparan, metodologis, konsisten, dan dapat diuji secara akademik.
MK harus kuat ketika konstitusi membutuhkan perlindungan, tetapi juga harus menahan diri ketika persoalan yang dihadapkan kepadanya sesungguhnya lebih tepat diselesaikan melalui proses politik atau legislasi.
Salah satu isu paling menarik dalam perkembangan MK adalah relasi antara judicial activism dan judicial restraint. Judicial activism adalah pendekatan hakim yang aktif menafsirkan konstitusi secara progresif untuk melindungi hak-hak atau mengisi kekosongan hukum. Sedangkan judicial restraint adalah pendekatan di mana hakim membatasi kekuasaannya sendiri dan tunduk pada teks undang-undang yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang dipilih rakyat.
Putusan MK dalam sejumlah perkara memang menunjukkan perkembangan penting mengenai kemungkinan MK merumuskan konsekuensi normatif baru melalui putusan. Bahkan dalam perkara-perkara tertentu, kewenangan MK untuk merumuskan norma baru menjadi bagian dari perdebatan konstitusional yang serius.
Norma yang dirumuskan MK dapat merupakan konsekuensi logis dari kewenangan konstitusional untuk memberikan perlindungan efektif terhadap hak konstitusional. MK boleh mengoreksi norma, tetapi tidak boleh kehilangan kesadaran bahwa pembentukan kebijakan publik secara umum merupakan domain pembentuk UU.
Hakim konstitusi tidak boleh tunduk kepada pemerintah, DPR, partai politik, kelompok kepentingan, media, maupun tekanan massa. Hakim juga tidak boleh tunduk kepada popularitas. Publik mulai mempertanyakan independensi hakim, atau ketika putusan-putusan dianggap lebih mencerminkan kalkulasi politik ketimbang penalaran konstitusional yang koheren, maka fondasi kepercayaan itu retak, sekalipun secara formal putusan tetap sah dan mengikat.
Putusan yang konstitusional tidak selalu merupakan putusan yang populer. Justru salah satu fungsi pengadilan konstitusi adalah melindungi hak dan prinsip konstitusional ketika hak tersebut berada dalam posisi minoritas. Independensi tidak boleh dipertentangkan dengan akuntabilitas.
Independensi tanpa akuntabilitas dapat melahirkan kekuasaan yang tidak terkendali. Sebaliknya, akuntabilitas yang salah desain dapat berubah menjadi intervensi terhadap independensi. MK harus memperkuat mekanisme akuntabilitas yang kompatibel dengan independensi yudisial.
Kewibawaan MK lahir dari kualitas argumentasi konstitusionalnya. Putusan MK bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga membangun doktrin konstitusional.
Hakim konstitusi harus berada pada standar integritas yang lebih tinggi karena setiap putusannya dapat memengaruhi jutaan warga negara.
Kepercayaan publik dibangun dari persepsi bahwa tidak ada perkara yang diputus karena kedekatan, tekanan, atau kepentingan tertentu. Konstitusi harus dijaga melalui dialog antarlembaga.
Kampus harus menjadi ruang untuk mengkritik, menguji, dan mengembangkan doktrin konstitusional MK secara ilmiah.
Kritik akademik terhadap MK bukan bentuk pelemahan MK. Kritik akademik yang objektif merupakan salah satu bentuk penghormatan tertinggi terhadap MK.
