sriwijayamedia.com – Pemerintah diminta tidak lengah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meski luas lahan terbakar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Riyono mengingatkan risiko karhutla justru berpotensi mencapai puncaknya pada 2027.
Riyono mengatakan, pemerintah perlu memperkuat mitigasi sejak 2026, terutama dengan memetakan wilayah yang rawan kebakaran dan menyiapkan langkah antisipasi lebih dini.
Menurut dia, Indonesia memasuki periode yang perlu diwaspadai seiring siklus El Nino dan potensi musim kering ekstrem.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di kawasan gambut.
“Ancaman untuk kebakaran gambut pada periode 2026 ini masuk siklus empat tahunan El Nino dan kemudian musim kering yang ekstrem seperti kejadian 2015 dan 2019,” kata Riyono, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Dukung Penegakan Hukum Karhutla, Untuk Beri Efek Jera” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Dia mengakui data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2015-2025 menunjukkan luas lahan terbakar cenderung menurun.
Namun, tren tersebut dinilai bukan alasan bagi pemerintah untuk mengurangi kewaspadaan.
Riyono justru memperkirakan ancaman karhutla akan meningkat pada tahun berikutnya.
“Ini 2026 dan nanti puncaknya belum puncak. Puncaknya 2027,” terangnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah memanfaatkan 2026 untuk memperkuat sistem pencegahan sebelum memasuki periode yang diperkirakan lebih berisiko.
Selain mitigasi, Riyono menilai pengawasan kawasan hutan perlu diperkuat dengan menambah personel di lapangan.
Dia menyebut jumlah Manggala Agni secara nasional masih sekitar 3.000 orang, sementara cakupan wilayah yang harus diawasi sangat luas.
DPR, kata dia, mendorong penambahan sekitar 11.000 polisi hutan untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, hingga penanganan ketika titik api muncul.
“Pelibatan masyarakat menjadi kunci untuk bagaimana akar kebakaran hutan ini tidak terjadi meluas seperti sekarang,” imbuhnya.
Di sisi lain, Riyono mendorong penguatan penegakan hukum terhadap korporasi yang memanfaatkan atau merusak kawasan hutan.
Dia menyoroti potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari denda administrasi sektor kehutanan yang disebut mencapai Rp6,6 triliun pada 2027.
Menurut dia, besarnya potensi denda tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan.
“Berarti ada potensi bahwa sektor kehutanan ini memiliki nilai potensi PNBP yang besar, tetapi masalahnya didapatkan dari denda administrasi,” papar Riyono.
Penguatan sanksi juga menjadi bagian dari revisi Undang-Undang (UU) No 41/1999 tentang Kehutanan yang tengah didorong DPR.
Salah satu wacana yang muncul adalah pemberian hukuman lebih berat bagi pelaku perusakan hutan secara sengaja.
Meski demikian, Riyono menegaskan wacana tersebut masih dalam pembahasan dan belum menjadi ketentuan final.
“Ini masih belum final, tetapi ada wacana penambahan pasal berkaitan dengan perusakan hutan dengan sengaja,” ulasnya.
Riyono berharap revisi UU Kehutanan dapat diselesaikan pada 2026 sehingga pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah kerusakan hutan dan mengantisipasi ancaman karhutla. (Adjie)
