sriwijayamedia.com – Penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai perlu diperkuat agar memberikan efek jera. Pasalnya, persoalan karhutla masih terus berulang setiap musim kemarau.
Analis Politik dan Kebijakan Publik Adib Miftahul menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika kebakaran terjadi.
Langkah pencegahan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan perusakan hutan dan lahan juga perlu diperkuat.
“To the point, karena ini diskusinya adalah dukungan untuk efek jera. Sebenarnya kita capek juga kalau ngomongin soal kebakaran hutan dan lahan, sudah berulang kali kita setiap musim kemarau umumnya soal ini,” kata Adib, dalam diskusi KWP bertajuk ‘Dukung Penegakan Hukum Karhutla untuk Beri Efek Jera’, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Adib turut menyoroti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari denda terhadap korporasi.
Dia menyebut nilai denda yang mencapai Rp1,5 triliun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan skala usaha dan luas lahan yang dikuasai korporasi.
“Saya kira perlu penekanan. Dan penekanan tadi kalau Bang Riyono saya catat itu datanya bahwa ada PNBP denda korporasi 1,5 triliun. Saya kira kan masih kecil,” ujarnya.
Menurut Adib, besarnya nilai ekonomi yang dimiliki korporasi semestinya menjadi pertimbangan dalam merancang sanksi.
Hukuman yang diberikan harus memiliki daya tekan sehingga pelaku tidak menganggap denda sebagai sekadar biaya dari aktivitas usaha.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) itu juga meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi di lapangan.
Dia menyinggung dugaan keterlibatan oknum dari perusahaan besar dalam aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerusakan hutan.
“Kenapa sih takut setelah itu boleh cek misalnya realitas di lapangan itu teman-temannya banyak melakukan peneliti yang suka merusak itu memang oknum dari perusahaan korporasi-korporasi besar itu sering terjadi,” terangnya.
Adib menilai persoalan karhutla juga tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai kewenangan antarinstansi pemerintah.
Menurut dia, masyarakat tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika kebakaran hutan terjadi, terlepas dari status atau kewenangan atas lahan yang terbakar.
“Kalau kita lihat bahwa di kementerian itu sudah ada, mau Kementerian Lingkungan Hidup, mau kementerian kehutanan, apapun pasalnya itu kejadiannya soal apakah ini lahan apapun ini hutan enggak ada urusan. Sebenarnya yang terbukti adalah hari ini hutan itu kebakaran, efeknya imbas negatifnya itu banyak ke masyarakat,” pungkasnya.
Karena itu, Adib mendorong pemerintah mengedepankan penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap pelaku karhutla.
Menurut dia, sanksi yang efektif diperlukan agar persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap musim kemarau. (Adjie)
