sriwijayamedia.com- Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI) menyampaikan sikap tegas terkait pentingnya penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terhadap dugaan persoalan dalam tata kelola sektor batubara yang berkaitan dengan kepentingan energi nasional.
Koordinator Nasional GPPMI Jonatan Panjaitan menilai bahwa sektor energi, termasuk rantai pasok batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik, merupakan sektor strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ketersediaan energi listrik memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya energi negara harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat, maka harus diusut secara transparan dan profesional,” terang Jonatan, di Jakarta, Jum’at (10/7/2026).
GPPMI menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Kortas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus diberikan ruang penuh untuk bekerja secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta hukum.
Tidak boleh ada pihak mana pun, baik pejabat publik, kekuatan politik, kelompok kepentingan, maupun pihak lain yang mencoba melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum.
Dia menyatakan, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada kasus-kasus tertentu saja, tetapi harus menyentuh seluruh sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat, termasuk sektor energi.
“Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jika terdapat dugaan penyimpangan dalam tata kelola sektor energi, maka negara wajib hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada kekuatan apa pun yang menghalangi proses penegakan hukum,” tegas Jonatan.
Dalam pernyataan sikapnya, GPPMI menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, mendukung Independensi Kortas Tipikor.
GPPMI memberikan dukungan kepada Kortas Tipikor untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, berintegritas, serta menggunakan pendekatan berbasis bukti (scientific crime investigation) dalam mengungkap setiap dugaan tindak pidana korupsi.
GPPMI meminta agar penyidik diberikan kebebasan dalam bekerja tanpa tekanan maupun kepentingan tertentu sehingga setiap perkara dapat diproses secara objektif sesuai hukum yang berlaku.
Kedua, mendesak pengusutan dugaan penyimpangan tata kelola batubara.
GPPMI mendesak agar setiap dugaan persoalan dalam tata kelola batubara yang berkaitan dengan kepentingan energi nasional dapat diperiksa secara menyeluruh.
“Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam proses pengadaan, distribusi, perdagangan, maupun pengelolaan batubara yang berhubungan dengan kebutuhan pembangkit listrik, maka seluruh pihak yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab secara hukum,” imbuhnya.
Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menjadi ruang bagi segelintir pihak untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan keuangan negara.
Ketiga, menolak segala bentuk intervensi terhadap proses hukum.
GPPMI menolak segala bentuk upaya pelemahan, tekanan, maupun intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi.
“Hukum harus berdiri di atas kepentingan masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, kekuasaan, pengaruh politik, maupun kepentingan ekonomi tertentu,” paparnya.
Keempat, mengajak masyarakat mengawal pemberantasan korupsi.
GPPMI mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan media massa untuk bersama-sama mengawasi proses pemberantasan korupsi agar berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
GPPMI percaya bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Pengawasan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
GPPMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat serta mendukung terciptanya penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berkeadilan.
“Tidak ada yang boleh berada di atas hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab, dan proses hukum harus berjalan tanpa intervensi,” jelas Jonatan.(santi)
