sriwijayamedia.com — Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah memiliki semangat yang sama dengan langkah “Demo” Presiden Prabowo Subianto ketika mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional di hadapan Sidang Paripurna DPR RI.
Menurut Idrus, baik gerakan demo mahasiswa maupun langkah “demo” Presiden Prabowo sama-sama berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan bangsa, khususnya bagaimana membangun sistem ekonomi yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.
“Kalau kita memahami arah demo, sebenarnya demo mahasiswa dan “demo” Pak Prabowo itu memiliki titik temu. Keduanya bicara tentang bagaimana memperbaiki tata kelola perekonomian bangsa,” ujar Idrus, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu, (13/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Idrus merespons aksi unjuk rasa demo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumat (12/6/2026), kemarin.
Idrus menuturkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan apresiasi terhadap aksi demontrasi yang dilakukan mahasiswa.
Sebagai sesama aktivis, aksi demo merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, Idrus berharap agar semua pihak mampu membaca dan menyeleksi persoalan yang lebih besar dan tidak berhenti pada isu yang menurutnya sudah masuk dalam mekanisme hukum.
“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” imbuhnya.
Menurut Idrus, persoalan seperti MBG yang saat ini sudah masuk dalam proses penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai mekanisme.
Namun, ia mengingatkan agar isu besar mengenai dugaan kebocoran ekonomi negara, seperti diungkap pada “demo” Prabowo di Depan DPR, tidak kehilangan perhatian publik dan momentum sebuah gerakan perbaikan bangsa.
Idrus merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI terkait dugaan praktik manipulasi perdagangan seperti under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing selama puluhan tahun yang disebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa persoalan sebesar Rp15.400 triliun ini tidak menjadi perhatian kita bersama secara kolektif?. Itu disampaikan langsung oleh Presiden di depan Sidang Paripurna DPR. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” papar Idrus.
Ia menyebut langkah Presiden Prabowo tersebut sebagai bentuk “demo” dalam konteks berbeda, yakni penyampaian kegelisahan terhadap kondisi bangsa melalui jalur konstitusional.
“Demo itu bukan hanya turun ke jalan. Demo adalah penyampaian sikap, penyampaian keresahan. Pak Prabowo melakukan ‘demo’ di jantung negara, di depan Sidang Paripurna DPR, dengan membuka persoalan besar tentang tata kelola ekonomi,” pungkasnya. (Adjie)
