Jakarta, Sriwijaya Media – Otonomi khusus (Otsus) telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Papua dan sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih adanya kekurangan pengawasan dalam pengimplementasian anggaran.
Demikian disampaikan Kapolda Papua sekaligus tokoh masyarakat (tomas) Papua Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw dalam acara webinar melalui zoom meeting, yang diselenggarakan Indonesian Public Institute (IPI) dengan mengangkat tema ‘Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik’, Kamis (6/5/2021).
Webinar ini dihadiri Bobby Adhityo Rizaldi, MBA., sebagai anggota Komisi I DPR RI, Dr AS Hikam, MA., selaku Pengamat Politik President University, Jaleswari Pramodhawardani sebagai Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan HAM – Kantor Staf Presiden, dan Billy Mambrasar Staf Khusus Presiden/Pengusaha Muda Papua.
Paulus mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) Papua saat ini diklaim sudah lebih baik dari sebelumnya dikarenakan kebijakan otsus ini.
“Hanya saja, masyarakat Papua yang sudah selesai menempuh pendidikan diluar kota maupun didalam kota setelah pulang ke kampungnya justru bingung untuk melakukan apa. Hal itu dikarenakan pemerintah hanya mempersiapkan SDMnya saja, tetapi tidak mendirikan pasar atau disebut tempat para pemuda untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki,” terang Kapolda.
Lanjut Paulus, orang Papua memiliki prinsip dan sangat berpegang penuh pada prinsipnya.
“Kita semua bersaudara dan Papua ini adalah Indonesia,” lugasnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Boby Adhityo Rizaldi, MBA., mengatakan, realitas di lapangan tidaklah berjalan lurus tentang otsus.
Sementara pembangunan yang digiatkan Jokowi belum dilaksanakan secara maksimal, karena proses pembangunannya masih banyak diganggu oleh masyarakat.
“Harus banyak sosialisasi, masyarakat yang menjadi korban harus dilindungi oleh negara dari serangan teror di Papua. Solusi komprehensif yaitu tidak boleh ada rasis, dengan cara tangkap dan adili para aktor intelektual atau perusuh,” tegasnya.
Dia juga meminta agar dana pembangunan seharusnya tidak dimasukkan didalam anggaran otsus agar dana otsus bisa berjalan baik.
Pengamat Politik President University Dr Muhamad AS Hikam, MA., dalam perspektif pendapatnya menilai bahwa cara pendekatan regulasi terhadap masyarakat adat yang ada di Papua lebih memiliki rasa, dan tradisi mereka juga bisa dihargai dimata Indonesia
“Cara pemerintah untuk penyelesaian konflik ini adalah dengan cara berdialog kepada masyarakat Papua. Dengan cara itu, akan terciptanya perdamaian dan tidak akan lagi menambah korban jiwa,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan HAM – Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menilai arahan Presiden Jokowi meminta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru.
“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru dengan cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” katanya.
Presiden, sambung dia, juga memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota Kelompok Kriminalitas Bersenjata (KKB).
“Presiden menegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-jelompok kriminal bersenjata di Tanah Papua maupun diseluruh pelosok Tanah Air,” jelasnya. (Ilang)
