Palembang, Sriwijaya Media – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, mulai melakukan pembayaran ganti untung lahan milik warga dikawasan Simpang Sekip Ujung Kecamatan Kemuning yang terkena proyek pembangunan Flyover dikawasan tersebut, Kamis (27/5/2021).
Sekitar Rp9,5 miliar yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang tahun 2021 dikucurkan pada tahap awal pembebasan 7 persil seluas 750 m2.
“Alhamdulillah hari ini salah satu impian kita terwujud. Pembangunan flyover ini diharap dapat mengurai kemacetan di Kota Palembang, ” kata Walikota (Wako) Palembang H Harnojoyo usai menyerahkan pembayaran ganti untuk lahan milik warga di halaman Dinas PU PR Kota Palembang.
Jembatan ini, kata Harnojoyo, akan terbentang dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan R Soekamto, dengan panjang bangunan 660 meter.
Proyek pembangunan flyover Simpang Sekip Ujung, termasuk ruas jalan nasional telah diprogramkan Kementrian Pekerjaan Umum, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel.
“Pembebasan lahan ini menggunakan dana sharing Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel,” tutur Harnojoyo.
Tercatat ada 104 persil yang akan terkena proyek itu, dimana 4 persil milik Pemda yang tidak dihitung, serta 12 persil tidak dinilai karena diluar peta sertifikat BPN kepemilikan.
Dengan begitu hanya ada 88 persil yang akan dilaksanakan pembebasan lahan, dengan pembagian 17 persil akan dilakukan Pemkot Palembang dan 71 persil dilakukan Pemprov Sumsel.
Sebelumnya, pada Senin 24 Mei 2021 lalu, ditahap awal Pemprov Sumsel telah melakukan pembebasan lahan sebanyak 16 persil dengan menelan anggaran 2021 senilai Rp9,8 miliar.
Dalam pembayaran tahap awal ini, Pemkot Palembang langsung mentransfer ke pemilik dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi data dokumen yang dilakukan notaris.
Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel menargetkan dengan sistem updating, pembebasan lahan yang tersisa akan di selesaikan dalam kurun beberapa bulan kedepan.
“November nanti ganti untung lahan milik warga 100 persen rampung,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BBPJN Sumsel Kgs Syaiful Anwar menambahkan pada November nanti akan dilakukan lelang tender pembangunan. Sedangkan untuk pengerjaan baru dimulai awal tahun 2022 mendatang, dengan nilai kontrak pengerjaan Rp250 miliar.
“November tender dulu, dan awal tahun 2022 secepatnya baru dikerjakan. Untuk lama pengerjaan dilakukan secara multiyears 16 bulan, dengan total anggaran Rp250 miliar,” paparnya. (jay)
