sriwijayamedia.com – Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Suban Kesbangpol) Administrasi Jakarta Timur (Jaktim), Rabu (1/7/2026) siang, menggelar acara Forum Group Discussion (FGD) bertema Wujudkan Persatuan dan Kita Bersaudara, dengan sub tema Bersama Anak Bangsa Kita Bangun Persatuan dan Kesatuan, Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik.
Dalam acara tersebut menghadirkan tiga narasumber yaitu, Tokoh Adat Tabi Jayapura, Papua, Hironimus Taime, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, SE., dan Sekretaris Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) dan Koordinator Papua Connection (PACE) Charles Kossay, dipandu moderator B.D Malera
Dalam kesempatan tersebut, Tokoh Adat Tabi Jayapura, Papua, Hironimus Taime, menyampaikan bahwa saat ini Papua membutuhkan generasi Papua yang siap membangun Papua.
Menurut dia, sisi aspek konstitusi, UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
“Artinya, seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, UUD 1945 juga memberikan amanat kepada TNI untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” terangnya.
Dari aspek sejarah dan politik, lanjut dia, sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh asal Papua telah berpartisipasi dalam Kongres Pemuda Tahun 1928 dan ikut menjadi bagian dari perjalanan menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya, melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969 yang kemudian diterima melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504, Papua dinyatakan tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur SDR Hari Purwanto mengatakan, teman-teman mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di Jakarta adalah aset masa depan untuk membangun tanah kelahirannya.
“Kita harus memaknai Pancasila sebagai fondasi keadilan sosial. Terlepas dari perbedaan latar belakang dan warna kulit, kita tetap satu dalam bingkai keindonesiaan yang berakar pada ketuhanan sebagai sila pertama,” tuturnya.
Menurut Hari, kekayaan alam Indonesia yang melimpah kerap kali menjadi daya tarik bagi pihak luar.
Sejarah telah mengajarkan tentang strategi pecah belah, namun kini, rakyat harus semakin sadar akan kekayaan bangsa dan tidak membiarkan diri terfragmentasi oleh kepentingan asing.
“Sebagai mantan aktivis yang turun ke jalan pada tahun 1998, saya sangat memahami bahwa kritik adalah nafas dalam negara demokrasi. Namun, saya mengajak kita semua untuk memastikan bahwa segala bentuk kritik dan dinamika yang ada tetap berada dalam koridor kecintaan terhadap bangsa, tanpa keinginan untuk merusak negara yang kita cintai ini,” jelas Hari seraya menambahkan mencintai Indonesia adalah sebuah kehormatan.
Di era sekarang, masih kata dia, mahasiswa semakin kritis dan dinamis, dan itu adalah hal yang sangat positif.
“Namun, di tengah keterbukaan tersebut, marilah kita senantiasa menjadikan persatuan bangsa sebagai kompas utama dalam bertindak,” paparnya.
Sekretaris Eksekutif MPSI dan Koordinator PACE Charles Kossay mengharapkan, kegiatan seperti ini dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai sarana mempererat silaturahmi, membangun komunikasi yang konstruktif, serta memperkuat hubungan antarelemen masyarakat dalam semangat persaudaraan dan kebersamaan.
“Pada tahun ini, Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-81. Momentum tersebut hendaknya menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa untuk terus memperkuat persatuan, menjunjung tinggi nilai kebangsaan, serta mengedepankan kepentingan nasional di atas perbedaan yang ada,” paparnya.
Penguatan persatuan dan kesatuan nasional, kata dia, harus menjadi tanggung jawab bersama. Seluruh komponen bangsa perlu membangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan meningkatkan solidaritas demi terwujudnya Indonesia yang aman, damai, dan berkeadilan.
“Kondisi di Papua memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain, khususnya Pulau Jawa. Keterbatasan akses, distribusi logistik, dan infrastruktur menyebabkan ketersediaan barang dan jasa belum merata, sehingga harga kebutuhan pokok relatif lebih tinggi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (irawan)
