Sriwijayamedia.com – Apapun kebijakan penyelenggara pemerintah Indonesia yang berdampak pada kerugian masyarakat, maka apapun kebijakannya tentunya tidak memenuhi aspek konstitusionaltas, sebagimana termaktub dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945, yang notabenenya meniscayakan keutamaan rakyat dalam semua kepentingan pembangunan negara Indonesia.
Hal itu ditegaskan Pemimpin Pemuda Indonesia Saiful Chaniago, Sabtu (8/2/2025).
Waketum DPP KNPI Saiful Chaniago menilai bahwa sikap keberpihakan presiden Indonesia Prabowo Subianto terhadap rakyat Indonesia, tentunya sebagai kewajiban konstitusional bernegara, sebagaimana termaktub dalam UUD NKRI tahun 1945.
“Maka, sebagai pemuda Indonesia yang konsisten terhadap nilai-nilai berbangsa dan bernegara, tentunya kami sangat mendukung nilai kerakyatannya presiden Indonesia Prabowo Subianto,” tegas Saiful Chaniago.
Pihaknya meminta kepada presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk senantiasa tegas menjalankan kewajiban konstitusionaltas bernegara. Karena nilai konstitusionaltas bernegara sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami mendesak presiden indonesia Prabowo Subianto agar segera mengevaluasi semua pembantu presiden yang tidak konsisten menjalankan perintah konstitusi negara dan tidak patuh kepada perintah presiden Indonesia Prabowo Subianto,” terang Wasekjen SOKSI Saiful Chaniago.
Menurut dia, dalam pemerintahan Indonesia harus memiliki kesamaan dalam kesatuan visinya Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Sehingga kepemimpinan Indonesia dibawah Presiden Prabowo Subianto mampu memastikan terwujudnya nilai asta cita sebagaimana komitmennya terhadap kemajuan Indonesia kedepannya.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa mendukung nilai kerakyatannya Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Karena nilai kerakyatannya Presiden Prabowo merupakan wujud komitmen berbangsa dan bernegara sebagimana yang dicita-citakan oleh para pendiri negara Indonesia dahulu. (Irawan)
