Sriwijayamedia.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Palembang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara virtual daring (online), Kamis (27/2/2025).
Rakor ini dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mengelola dana TKD, Kepala KPP mitra kerja KPPN Palembang serta beberapa jurnalis media massa.
“Rakor Dana TKD TA 2025 merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka hubungan keuangan pusat dan daerah serta pelaksanaan fungsi KPPN sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor,” kata Kepala KPPN Palembang Aprijon, dalam sambutannya.
KPPN sebagai unit vertikal DJPb, kata dia, diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan perekonomian di daerah.
Overview penyaluran TKD TA 2024 KPPN Palembang menyalurkan dana TKD untuk 5 Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Pemda Provinsi Sumsel, Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemda Kabupaten Ogan Ilir (OI), Pemda Kota Palembang dan Pemda Kota Prabumulih.
Menurut dia, pagu TKD TA 2024 yang dikelola KPPN Palembang sebesar Rp11,81 triliun yang merupakan 35 persen pagu TKD yg disalurkan untuk seluruh wilayah Sumsel. Pagu TKD TA 2024 turun sebesar Rp 167,1 miliar atau -1,4 persen dibandingkan TA 2023.
“Realisasi penyaluran dana TKD TA 2024 sebesar 11,72 triliun atau 99,3 persen dari pagu, dimana secara persentase, realisasi penyaluran TKD TA 2024 menurun 0,25 persen dibandingkan TA 2023,” terangnya.
Sedangkan secara growth, terdapat minus growth TKD TA 2024 sebesar 1,64 persen disebabkan penurunan pagu TKD TA 2024, utamanya pagu DAK Fisik dan DBH.
Meskipun demikian, secara keseluruhan, realisasi penyaluran dana TKD TA 2024 dapat dikatakan relatif lebih baik dibandingkan TA 2023. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan persentase penyaluran pada hampir seluruh jenis dana TKD.
“Dapat kami sampaikan bahwa dana TKD TA 2024 telah tersalur secara optimal kepada 5 Pemda dengan rincian sebagai berikut pagu Provinsi Sumsel Rp 5,13 triliun atau 99,5 persen, Kabupaten OKI Rp 2,06 triliun atau 99,5 persen, Kabupaten OI Rp1,40 triliun atau 99,9 persen Kota Palembang Rp2,27 triliun atau 98,5 persen, Kota Prabumulih Rp863,5 miliar atau 98,8 persen. Seluruhnya di atas target salur nasional yaitu sebesar 95 persen, dimana terdapat beberapa catatan atas penyaluran DAU, diantaranya masih terdapat keterlambatan administratif yang berakibat tertundanya penyaluran DAU Block Grant di beberapa Pemda gagal menyalurkan DAU Kelurahan Tahap II pada Kota Palembang serta deviasi pagu-realisasi DAU PPPK yang masih cukup besar,” ungkapnya.
Sedangkan untuk DBH, terdapat keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah yang berdampak pada penundaan penyaluran DBH Pajak bagi beberapa Pemda.
Disamping itu, mayoritas kontrak DAK Fisik (625 kontrak atau sebesar 74%) baru diselesaikan di bulan Juli 2024 mendekati tanggal batas akhir perekaman dan persetujuan kontrak dan pengajuan DAK Fisik Tahap I dan sekaligus pagu sampai dengan Rp 1 miliar. Sehingga penyaluran DAK Fisik cenderung landai di Semester I dan baru meningkat di bulan Juli 2024.
Namun demikian, terdapat capaian positif yang dihasilkan selama TA 2024. penyaluran Dana Desa (DD) 2024 dapat didorong lebih awal, dimana DD mulai tersalur bulan Februari 2024 lebih cepat dibandingkan 2023.
Bahkan Kota Prabumulih dan Kabupaten OI menjadi 2 pemda yang menyalurkan DD 100 persen tercepat se Sumsel.
“Sedangkan terkait insentif fiskal, pada TA 2024 terdapat 4 Pemda dari 5 Pemda yang mendapatkan alokasi insentif fiskal atas kinerja kesejahteraan masyarakat tahun anggaran berjalan sebagai reward kinerja penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, PPDN dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah,” urainya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumsel Babel Rahmadi Murwanto menambahkan pada tahun 2024, APBN menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam merespons berbagai goncangan.
Eskalasi konflik geopolitik seperti genosida di Gaza, perang Rusia – Ukraina, dan krisis Laut China Selatan serta fenomena El Nino berdampak pada gangguan rantai pasok dan perlambatan ekonomi global.
Negara-negara besar mengalami dinamika politik, diantaranya pergantian kepemimpinan di AS yang berdampak pada arah kebijakan perekonomian dunia. Tiongkok dan Eropa mengalami pelemahan ekonomi yang disebabkan dinamika dalam negeri dan perdagangan global.
“Di tengah kondisi tersebut, perekonomian nasional tetap resilient dan terjaga. Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.842,5 triliun (angka sementara), lebih tinggi dibandingkan target yang semula ditetapkan sebesar Rp 2.802,3 triliun,” imbubnya.
Untuk belanja negara Tahun 2024 sebesar Rp3.350,3 triliun (angka sementara) dimanfaatkan antara lain sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat rentan melalui beragam bantuan sosial, menyukseskan agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 melalui konvergensi stunting dan penurunan angka kemiskinan ekstrem, dukungan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, dukungan pemilu dan Pilkada serentak, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan belanja TKD untuk peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan.
Pada kuartal IV, perekonomian nasional 2024 ditutup dengan catatan pertumbuhan sebesar 5 persen. Tingkat Inflasi sebesar 1,57 persen dengan kontribusi penurunan harga volatile food, penurunan angka kemiskinan
Di tingkat regional, Perekonomian Provinsi Sumsel tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
“Namun demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,08 persen. Aktivitas perekonomian Sumsel tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang ditunjukkan dengan peningkatan pada beberapa indikator seperti konsumsi masyarakat, proses produksi, investasi, ekspor – impor, indeks Pembangunan Manusia serta penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan,” jelasnya.(ton)
