Oleh :
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto
Politik identitas mulai muncul sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 dimana Anies Baswedan bersama gerbongnya mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama.
Aksi berjilid-jilid dikerahkan dari 411, 212 untuk membombardir karena nafsu berkuasa dan menghalalkan segala cara sehingga menguras energi kebangsaan yang sampai saat ini muncul istilah “cebong” dan “kadrun”.
Tentunya politik identitas menjadi tanggung jawab bagi elit politik dan personal yang telah memperoleh keuntungannya. Tentu dampak dari politik identitas mengakibatkan bangsa ini tercabik-cabik.
Secara moral politik bahwa politik identitas menjadi tanggung jawab bagi elit politik yang telah sukses menjadikannya untuk memperoleh kekuasaan. Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan menjadi bagian yang melekat atas politik identitas yang mengantarkannya berkuasa.
Setelah sukses dengan politik identitasnya, Anies Baswedan dengan jabatan Gubernur DKI Jakarta coba cuci badan dengan membuat agenda event Formula E Jakarta. Ajang Formula E Jakarta sendiri ajang yang tidak pernah muncul saat janji kampanye waktu mencalonkan diri saat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dalam proses penyelenggaraan Formula E Jakarta diduga banyak proses yang menyalahi prosedur bahkan DPRD DKI Jakarta tidak dilibatkan sehingga muncul hak interpelasi.
Sampai saat ini, kasus Formula E Jakarta masih dalam penyelidikan KPK RI dan sampai saat ini belum memanggil Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, Kadispora, Bank DKI dan Formula E Operation (FEO).
“Bagaikan Petir Disiang Hari”, sepupu Anies Baswedan yaitu Novel Baswedan menjerit bubarkan KPK dengan alasan hasil survey.
Dengan alasan hasil survey, Novel mengiring opini publik untuk pembubaran KPK disaat KPK sedang bekerja melakukan penyelidikan Formula E Jakarta dimana sepupunya menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Publik harus membaca bahwa “Dua Bersaudara Baswedan” sedang memainkan peranan dan sedang menuju “New Oligarki” untuk kepentingan gerbong serta kelompoknya.
Segala cara akan dilakukan karena dalam perjalanannya sudah dipraktekkan dari Politik Identitas, Jeritan Bubarkan KPK RI yang bertujuan membuat “New Oligarki”.
