KAYUAGUNG-Sanksi tegas menanti para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral pada Pilkada serentak 2018 ink. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati OKI, H M Rifai, SE mewanti-wanti netralitas ASN di lingkungan Pemkab OKI dengan selalu tidak terlibat dalam pilkada OKI.
“Tugas saya, tugas kita semua adalah menyukseskan Pilkada. Untuk itu sangat penting bagi kita selaku ASN untuk menjaga netralitas,” kata Plt Bupati OKI, H M Rifa’i, SE pada rakor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sekretariat Daerah OKI, Senin (19/2).
Netralitas ASN ini, kata dia, diatur dalam Undang-Undang (UU) ASN yang secara tegas menyatakan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan penyelenggaran tugas umum pemerintahan.
Selain UU ASN, ada beberapa dasar hukum lain yang menyatakan ASN harus bersikap netral, yaitu UU No 10/2016 tentang penetapan PP No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Bahkan lebih rinci netralitas ASN diatur dalam Surat Edaran (SE)/Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang mengatur pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pileg dan pilpres 2019.
“Diantara larangan itu, ASN dilarang menghadiri deklarasi pasangan calon (paslon). Hingga menyukai atau mengunggah foto calon di media sosial. Aturannya jelas, sanksinya juga tegas,” ucap Rifa’i.
Rifa’i menginggatkan bagi ASN yang terbukti tidak netral dalam pilkada akan dijatuhi hukuman disiplin sedang hingga sanksi berat.
Sekretaris Daerah OKI, H Husin, S.Pd MM menambahkan pemerintah tidak akan mentolerir terhadap ASN yang tidak netral.
“Sanksinya tegas diberhentikan sementara tanpa proses. Tentu, bila ada laporan dari masyarakat, Panwaslu wajib menindak,” tambahnya.
Selain netralitas ASN, Sekda juga menyoroti pelaksanaan pembangunan daerah. OPD diminta untuk mempercepat realisasi program dan kegiatan.
“Saya ingin program pembangunan berjalan cepat, pelayanan kepada masyarakat juga ditingkatkan,” tungkasnya.(abu)
